Kursi Wapres Kosong, Airlangga Pastikan Politik Tak Ganggu Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut merespons kekhawatiran pelaku usaha terhadap dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Situasi tersebut disebut membuat sejumlah calon investor memilih bersikap hati-hati dan menunda keputusan investasi di Indonesia.

Airlangga mengakui kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama pengusaha dalam menjalankan bisnis maupun menentukan investasi.

Namun, menurutnya, pemerintah berupaya menjaga agar dinamika politik tidak mengganggu aktivitas perekonomian.

"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengungkapkan tidak ada perwakilan negara asing yang secara khusus mempertanyakan ataupun menyampaikan kekhawatiran mengenai kabar pengunduran diri Gibran.

Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan sejumlah duta besar dan diplomat negara sahabat dalam acara Diplomatic Breakfast. Menurut Airlangga, isu tersebut tidak menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegasnya.

Baca Juga: Rupiah Tembus Level Terendah Usai Gibran Mundur, Ini Kata Wamenko Perekonomian

Baca Juga: Airlangga Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,45% hingga Akhir 2026

Adapun mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Airlangga menyebut mekanisme pengisiannya telah menjadi ranah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ia merujuk pada ketentuan yang memberikan waktu 60 hari untuk memproses pengisian jabatan tersebut. Pemerintah, kata dia, akan menunggu proses yang berjalan sesuai mekanisme.

"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkas Airlangga.