Warta Ekonomi Dorong Akses Keuangan yang Setara bagi Penyandang Disabilitas

Warta Ekonomi menggelar kegiatan AKSES (Akselerasi Keuangan Setara) bersama dengan para penyandang disabilitas guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar lebih setara. Upaya yang dilakukan ini turut didukung oleh Pegadaian Peduli, Cermati, Bank Mayapada, dan Transjakarta.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat baru 24,3% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank berdasarkan data 2023. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun yang sama menurut BPS tercatat sebanyak 22,97 juta orang.

Melihat hal itu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan bahwa akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan edukasi agar masyarakat memahami produk dan layanan yang digunakan. Pasalnya, kepemilikan layanan mobile banking di kalangan penyandang disabilitas juga baru mencapai 1,1% pada periode yang sama.

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Ismail menjelaskan bahwa OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mendukung penyediaan layanan khusus bagi konsumen penyandang disabilitas.

"Jadi, kalian tidak perlu ragu, hak-hak kalian itu benar-benar dilindungi untuk bisa memperoleh akses keuangan," ujar Ismail dalam acara AKSES: Literasi Keuangan Digital bagi Penyandang Disabilitas Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Di tengah perkembangan layanan digital, Ismail menyoroti bahwa masih ada kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yakni dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 tercatat tingkat literasi keuangan sebesar 69%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93%. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan produk keuangan saat ini belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai hingga bisa memicu terjadinya penipuan digital.

Berdasarkan laporan yang diterima OJK dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) selama dua tahun, terdapat lebih dari 750.000 laporan penipuan. Jumlah rekening yang terindikasi terkait penipuan mencapai hampir 1,4 juta rekening.

Sementara itu, CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menekankan bahwa literasi keuangan merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat.

"Literasi keuangan bukan soal menjadi kaya atau serakah. Ini soal berdaya. Orang yang paham uang tidak mudah dijebak investasi bodong, pinjaman online ilegal, atau janji untung cepat yang menggiurkan," ucapnya.

Ketua Yayasan Disabilitas Indonesia Satu Wahyu turut mengapresiasi kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan digital ini. Ia berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam memahami pengelolaan keuangan dan mendorong kemandirian.

"Mudah-mudahan pada hari ini ilmu yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam mengelola keuangan dan mudah-mudahan inklusi kemandirian kita akan terbukti dengan adanya acara ini," tuturnya.

Di sisi industri jasa keuangan, Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian Mufri Yandi menyampaikan bahwa perusahaan terus mengembangkan layanan keuangan digital sekaligus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui aplikasi Tring! yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan Pegadaian secara digital.

Meski demikian, ia mengakui bahwa layanan digital yang dikembangkan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan setiap penyandang disabilitas. Karena itu, Pegadaian membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait aksesibilitas layanan.

"Pegadaian itu adalah peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pinjaman yang mudah dan murah," ujar Mufri.

Selain akses terhadap digitalisasi keuangan, perlindungan identitas dan pemantauan riwayat kredit juga menjadi perhatian. Direktur Utama PT Agregasi Cermati Fung Fuk Lestario mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital. Pasalnya, kemudahan pengajuan pinjaman secara digital juga membuka risiko pencurian identitas, termasuk penggunaan data pribadi seseorang untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Maka dari itu, laporan kredit hadir untuk digunakan memantau riwayat pinjaman sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya pengajuan kredit yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik identitas.

"Jadi tolong gunakan laporan kredit sebagai salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu metode untuk memonitor penyalahgunaan data dan juga untuk membangun riwayat kredit yang lebih bagus untuk juga kalau pas ada kebutuhan ke depan," ujar Fung.

Baca Juga: Pramono Lantik Ribuan PNS Baru, 15 Orang dari Formasi Disabilitas

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dalam Memperluas Akses Keuangan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Selain waspada terhadap penyalahgunaan data, perencanaan keuangan juga patut untuk dicermati. CEO dan Founder Mitra Rencana Edukasi Mike Rini menekankan pentingnya perencanaan keuangan untuk membangun kemandirian finansial penyandang disabilitas.

Dengan akses digitalisasi terhadap layanan keuangan memang bisa mendukung masyarakat untuk lebih aktif secara ekonomi, mulai dari menabung, membuka usaha, hingga melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun, perencanaan keuangan juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan realitas masing-masing individu, termasuk bagi penyandang disabilitas yang bekerja secara mandiri atau memiliki pendapatan tidak tetap agar tidak tersungkur pada kesulitan.

"Jadi, sebuah perencanaan yang berhasil adalah ketika dilaksanakan dan untuk itu memang dia harus sesuai. Nah, berarti harus sesuai dengan realitas. Realitas kehidupan kita sebagai penyandang disabilitas, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita," ujar Mike.

Selain itu, ia juga mengingatkan untuk selalu menyiapkan dana darurat, menabung, serta mempelajari produk investasi sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Agar tidak terjebak fraud atau penipuan, ia menekankan soal memahami risiko di setiap produk keuangan dan tidak mudah tergiur penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal.

"Kemandirian finansial bukan tentang seberapa besar kecil pendapatan Anda, tetapi seberapa baik sebenarnya Anda mengelola keuangan," tuturnya.