PKS Tanya Langsung ke Kapolri, 'Hasil Sadapan Ujungnya Larinya Ke Mana?'

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Politikus senior PKS itu meminta kepolisian mengungkap secara transparan ke mana informasi hasil penyadapan tersebut dialirkan dan siapa saja pihak yang menerimanya.

Desakan itu disampaikan Habib Aboe setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Habib Aboe mempertanyakan apakah informasi hasil penyadapan hanya disimpan oleh para tersangka atau justru diserahkan kepada kelompok politik, pihak tertentu di dalam negeri, hingga pihak luar negeri.

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.

Politikus Fraksi PKS itu juga mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mengungkap perkara dan menangkap para tersangka. Namun, ia mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditangkap.

Menurutnya, Polri perlu menelusuri jaringan yang terlibat, termasuk pihak yang diduga mengendalikan aksi penyadapan, motif di baliknya, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi tersebut.

“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Habib Aboe menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan.

Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, ataupun mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Habib Aboe menegaskan Komisi III DPR RI akan mengawal langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi penegakan hukum dan keadilan.