Rupiah Menguat ke Rp18.207 per Dolar AS, Investor Cermati Defisit APBN dan Beban Subsidi

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (13/12/2026). Mata uang Garuda terparkir Rp18.207 atau menguat 32 poin dibandingkan penutupan sebelumnya dari Rp18.238 per USD.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyampaikan penguatan rupiah terjadi karena beberapa faktor interna

Kementerian Keuangan mengumumkan defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47% dari PDB. Angka ini meningkat dibandingkan September yang sebesar 1,24%, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan negara sehingga kebutuhan pembiayaan anggaran ikut meningkat. 

"Namun, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika defisit mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02% dari PDB," ungkap dia kepada wartawan.

Bagi pasar, kata Ibrahim, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal masih perlu diperhatikan, tetapi belum tentu mengkhawatirkan. Investor akan mencermati apakah penerimaan negara mampu mengejar belanja pemerintah hingga akhir tahun. Jika defisit terus melebar, kekhawatiran terhadap kebutuhan utang pemerintah dan beban pembiayaan negara bisa meningkat.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.254 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Suahasil

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.200, Airlangga Malah Anggap Enteng Bilang Begini

Selain itu, penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya Solar sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter, menunjukkan pemerintah berupaya menjaga ketersediaan energi dan memastikan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha tetap terpenuhi hingga akhir tahun. 

Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terhadap keuangan negara. Semakin besar volume BBM bersubsidi yang disalurkan, semakin besar pula potensi beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung APBN, terutama jika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

Saat ini yang harus diperhatian adalah kemampuan pemerintah menjaga pasokan BBM tanpa membuat anggaran negara semakin terbebani. Jika subsidi terus meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan lainnya bisa semakin terbatas.