Benarkah Gibran Mundur demi Selamatkan Jokowi dari Kasus Penyadapan? Kecurigaan Ini Mencuat

Pegiat media sosial Muchlis A. Rofik menduga adanya skenario atau kesepakatan politik di balik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Muchlis mengaitkan keputusan Gibran tersebut dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.

Dalam kasus tersebut, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mencurigai adanya keterlibatan dirinya.

Muchlis pun mempertanyakan apakah pengunduran diri Gibran berkaitan dengan kemungkinan adanya skenario atau kesepakatan tertentu yang juga berdampak pada perkembangan kasus penyadapan tersebut.

"Jumat pagi. Gibran mundur. Jokowi bebas dari kasus penyadapan. ~Skenario? Deal?" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (13/11).

Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Jenderal Listyo Sigit diduga berperan sebagai penerima akhir (end user) yang menggerakkan pihak lain untuk menerima laporan harian maupun analisis hasil penyadapan.

Penyidik mengungkapkan bahwa penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Penlinks X.

Baca Juga: Kaesang Dinilai Mustahil Gantikan Gibran Jadi Wapres, Tiga Eks Kader PSI Ini Justru Disebut Berpeluang

Prosesnya disebut berlangsung dalam lima tahap, mulai dari pemberian perintah secara lisan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.

Kasus ini terungkap setelah personel bagian monitoring mencurigai adanya perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data pada Oktober 2026.