MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Ad Hoc untuk Seleksi Wapres Baru, Total 72 Anggota

MPR RI resmi membentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc untuk mengawal proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres). Pembentukan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam rapat gabungan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, masing-masing tim akan diisi 36 anggota. Dengan demikian, total terdapat 72 anggota yang akan terlibat dalam kedua tim tersebut.

"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antara pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," ujar Muzani.

Muzani Menuturkan bahwa tim Verifikasi akan bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun Tim Ad Hoc bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR, termasuk mekanisme dan aturan teknis yang diperlukan untuk proses pengangkatan wakil presiden baru. Berbeda dengan Tim Verifikasi, tim ini akan dipimpin secara kolektif oleh tiga Wakil Ketua MPR RI.

Muzani menjelaskan, anggota kedua tim berasal dari seluruh unsur fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur Muzani.

Pembentukan kedua tim ini dilakukan usai MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Tok! MPR Tetapkan Paripurna Pelantikan Wapres Pengganti 2 Desember 2026

Selain membentuk dua tim tersebut, rapat gabungan MPR juga menetapkan jadwal rapat paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pada Rabu (2/12/2026).

MPR juga memutuskan untuk segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden yang akan menjalani proses verifikasi.

Dengan rangkaian keputusan tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.