Eks Kapolsek di NTB Hamili Tahanan, Ahmad Sahroni Geram

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua anggota Polsek Dompu berinisial Aiptu T dan Brigadir INAW.

Keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus tahanan perempuan berinisial DR yang hamil saat berada di ruang tahanan.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, juga telah dipecat setelah terbukti melakukan persetubuhan berulang kali terhadap DR hingga korban hamil.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam keras tindakan Sarbani. Ia menilai perbuatan itu sangat memalukan institusi Polri dan meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada sanksi etik.

"Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri. Maka saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal. Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Sahroni mengapresiasi langkah Polri yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Sarbani. Namun, ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum pidana tetap harus berjalan agar pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Sahroni, kasus tersebut harus menjadi pengingat bahwa setiap anggota Polri wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, terutama jika menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

"Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah. Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ipda Sarbani pada Selasa (10/11/2026).

Mantan Kapolsek Dompu itu dinyatakan melakukan tindakan tercela berupa persetubuhan berulang kali terhadap tahanan perempuan berinisial D atau DR hingga menyebabkan korban hamil.