Revisi RUPTL Ditargetkan Rampung Akhir 2026, Sejumlah PLTU Bakal Beralih ke Gas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 rampung pada akhir 2026. Dalam revisi tersebut, pemerintah berencana menyesuaikan sejumlah jenis pembangkit, termasuk mengalihkan sebagian rencana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menjadi pembangkit berbahan bakar gas.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) dan PT PLN (Persero) telah membahas sejumlah perubahan dalam dokumen perencanaan tersebut. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan energi primer, keekonomian, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

"Untuk progres RUPTL kami juga sudah bahas tadi dengan Ditjen Gatrik dengan PLN itu mana-mana saja itu perubahan. Ini kan ada beberapa pembangkit yang ada perubahan. Jadi untuk perubahan tersebut ya kita juga lakukan penyesuaian," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, salah satu penyesuaian yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan gas untuk sejumlah pembangkit. Langkah tersebut didorong oleh adanya tambahan pasokan gas serta pembangunan infrastruktur pipa di sejumlah wilayah.

Menurut Yuliot, pemerintah akan membandingkan biaya pokok produksi listrik dari pembangkit batu bara dan gas sebelum menentukan jenis pembangkit yang akan digunakan. Selain keekonomian, ketersediaan infrastruktur penyaluran gas juga menjadi pertimbangan dalam perubahan tersebut.

"Kalau batu bara berapa biaya pokok produksinya, kalau gas itu berapa biaya pokok produksinya. Itu juga kita kaitkan dengan ketersediaan infrastruktur. Ini kan kita lagi membangun beberapa pipa gas juga seperti dari Semarang terus ke Jogja, Solo, dan juga dari Semarang ke Bandung. Ini nanti kita pertimbangkan untuk bagaimana penggunaan untuk sistem kelistrikan juga," jelasnya.

Yuliot menegaskan, revisi RUPTL tersebut tidak mengubah rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik yang telah ditetapkan sebesar 69,5 gigawatt (GW). Penyesuaian lebih diarahkan pada jenis pembangkit, kebutuhan transmisi, serta pembangunan gardu induk.

"Perencanaan untuk kapasitas kan sudah ada sekitar 69,5 gigawatt. Jadi untuk ini tinggal jenis pembangkit dan juga transmisi dan gardu induk yang perlu disesuaikan juga," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh proses revisi tersebut dapat diselesaikan sebelum memasuki 2027.

"Revisi RUPTL ini kita harapkan sebelum 2027, akhir 2026 ini sudah bisa kita selesaikan," tambah Yuliot.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Rakhmad Dewanto mengatakan materi revisi RUPTL 2025–2034 telah disampaikan kepada Kementerian ESDM dan kini tinggal menunggu persetujuan pemerintah. Salah satu agenda yang dimasukkan dalam revisi tersebut adalah program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

"Sudah disampaikan ke Kementerian ESDM, jadi tinggal menunggu persetujuan saja," kata Rakhmad saat ditemui di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rakhmad menjelaskan, program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung target tersebut, PLN telah mengidentifikasi potensi lahan pengembangan PLTS dengan kapasitas sekitar 54,7 GWp.

Selain ketersediaan lahan, pengembangan PLTS juga membutuhkan sistem penyimpanan energi untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Pasalnya, produksi listrik tenaga surya bergantung pada intensitas cahaya matahari sehingga membutuhkan dukungan baterai agar listrik dapat dimanfaatkan saat pembangkit tidak menghasilkan energi.

"PLTS ini karena hanya empat jam sehari kita butuh battery energy storage. Battery energy storage-nya yang kita targetkan ini bisa mencapai 154 GWh," jelasnya.

Dalam RUPTL 2025–2034 yang saat ini berlaku, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Rencana tersebut terdiri atas 42,1 GW pembangkit EBT, 10,3 GW penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit non-EBT.

Adapun, porsi pembangkit tenaga surya dalam RUPTL eksisting baru mencapai 17,1 GW. Dengan masuknya program PLTS 100 GWp dalam materi revisi, pemerintah dan PLN perlu melakukan penyesuaian perencanaan agar target pengembangan energi surya dapat terakomodasi.

Meski demikian, Rakhmad sebelumnya menyebut PLN belum menghitung kebutuhan investasi untuk menjalankan program dalam RUPTL hasil revisi. Perhitungan tersebut baru dapat dilakukan setelah dokumen memperoleh persetujuan pemerintah.

Baca Juga: Jadi Dirut Baru PLN, Suroso Isnandar Sekaligus Merangkap Direktur EBT

Baca Juga: Dari Pakar EBT hingga Dirut PLN, Ini Perjalanan Karier Suroso Isnandar

Di sisi lain, pengembangan pembangkit EBT juga membutuhkan dukungan jaringan transmisi dan gardu induk. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menghubungkan lokasi sumber energi dengan pusat permintaan listrik, mengingat potensi energi terbarukan tidak selalu berada dekat dengan wilayah konsumsi.

Karena itu, revisi RUPTL tidak hanya mencakup perubahan komposisi pembangkit, tetapi juga penyesuaian infrastruktur kelistrikan untuk mendukung keandalan pasokan dan pengembangan energi baru terbarukan hingga 2034.