PDIP Sebut Gibran kok Enggak Bahas Masalah Ijazah dari Video Pamit Resign Wapres

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi video pernyataan Gibran Rakabuming Raka setelah menyampaikan keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Guntur menyindir Gibran yang menegaskan bahwa keputusannya tersebut tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Melalui pernyataannya, Guntur meminta Gibran berhenti menyangkal keterkaitan antara pengunduran dirinya dan polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan.

Menurut Guntur, pernyataan Gibran yang berulang kali menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan ijazah justru menunjukkan sikap penyangkalan atau denial.

“Mundur dari kursi wakil presiden seharusnya jadi momen kejujuran. Sayangnya, pidato perpisahan Mas Gibran malah diisi kalimat yang diulang-ulang seperti mantra: 'tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah'. Makin sering diulang, makin jelas bagi publik bahwa ini bukan penjelasan. Ini denial,” kata Guntur.

Guntur kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Ia menyebut, dalam pertimbangan putusannya pada Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan SMA.

Selain itu, Guntur merujuk Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menurutnya menguatkan temuan tersebut dan membatalkan surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Guntur juga mempertanyakan pernyataan Gibran bahwa seluruh dokumen terkait pendidikannya telah diserahkan ke pengadilan.

Menurutnya, pada hari yang sama dengan penyampaian video Gibran, PTUN Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan tersebut gugur setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan itu untuk melaksanakan putusan MA.

Guntur menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengadilan yang dimaksud Gibran sebagai tempat penyerahan dokumen. Ia juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan perkara tersebut telah final.

“Jadi berkas itu diserahkan ke mana? Ke perkara yang sudah ditutup? Ke ruang pengadilan yang pintunya sudah ditutup?” ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menilai keputusan mundur yang disampaikan tidak lama setelah putusan MA, disertai penegasan bahwa pengunduran diri tidak berkaitan dengan ijazah, sulit diterima secara logis.

Ia pun meminta Gibran mengakui kenyataan terkait polemik tersebut jika ingin dikenang sebagai negarawan.

“Sudahlah, Mas Gibran. Jangan denial. Kejujuran adalah warisan terakhir yang masih bisa Anda tinggalkan,” tutup Guntur.