Pramono Bebaskan Iuran Pedagang Pasar Kramat Jati Selama 6 Bulan Usai Direlokasi

Penataan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang harus berpindah ke lokasi baru.

Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pedagang yang terdampak relokasi, termasuk pedagang sayur maupun pedagang lainnya. Pramono menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan bagi para pedagang yang harus menempati lokasi baru.

"Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan," kata Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).

Pembebasan iuran tersebut menjadi salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah dalam proses penataan pasar. Pramono berharap relokasi dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang yang selama ini mencari nafkah di kawasan tersebut.

Baca Juga: Bukan Mau Sombong, Pramono Ungkit Pengalaman 15 Tahun di Istana

Meski memberikan keringanan, Pramono tetap meminta seluruh pedagang bersedia pindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, penataan kawasan harus segera diselesaikan agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertib dan teratur.

Dia menyebut penataan Pasar Kramat Jati merupakan persoalan lama yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Karena itu, Pramono ingin upaya kali ini menjadi penyelesaian menyeluruh bagi kawasan pasar.

Pramono juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah pedagang sayur yang belum menyelesaikan proses relokasi. Dia meminta jajarannya segera menuntaskan pemindahan tersebut karena lokasi baru untuk menampung para pedagang telah tersedia.