Polisi Enggan Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menutup pintu terhadap desakan dilakukannya pengujian forensik ulang maupun pemeriksaan oleh lembaga independen terhadap ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip Sabtu (14/11/2026) Korps Bhayangkara menegaskan bahwa dokumen yang sempat ditunjukkan di ruang sidang tersebut tidak perlu lagi diperiksa ulang secara laboratoris.

Baca Juga: PDIP Beri 3 Wejangan untuk Prabowo Soal Pengganti Gibran

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap obyek ijazah tersebut,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Trunoyudo berdalih bahwa penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Hasil uji tersebut diklaim sudah dituangkan secara prosedural, profesional dan proporsional ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pro justitia yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum. Menurutnya, hasil pemeriksaan internal polisi itu sudah cukup memberikan kepastian hukum.

Sikap Polri yang enggan melakukan pengujian ulang ini berseberangan tajam dengan tuntutan tim kuasa hukum dari Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur

Kuasa Hukum Dokter Tifa, Muhammad Taufiq mendesak agar ijazah tersebut diuji forensik dan dihadirkan setiap kali persidangan digelar.

"Kami meminta juga untuk dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Dan ijazah tersebut dapat dihadirkan setiap kali kita bersidang. Artinya karena itu merupakan bukti yang utama,” kata Taufiq.

Lebih jauh, mereka menyoroti dugaan pelanggaran prosedural yang fatal dalam penanganan barang bukti tersebut. Taufiq membeberkan bahwa ijazah mantan presiden itu semestinya telah berstatus sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025.

Merujuk pada prinsip rantai pengawasan barang bukti (chain of custody), dokumen sitaan wajib dibungkus, disegel dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Namun kenyataannya, ijazah itu justru masih berada dalam penguasaan pribadi saksi korban dan baru dibawa untuk diperlihatkan di persidangan.

Taufiq menegaskan bahwa barang bukti yang ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, berpijak pada prinsip exclusionary rule dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Atas dasar cacat prosedur itulah, pihaknya meminta majelis hakim mengesampingkan hasil labfor polisi yang ada dan memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen.

Adapun Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mempertanyakan nalar pihak-pihak yang menuding dokumen pendidikannya bermasalah. Pasalnya, ijazah yang sama telah digunakan sebagai syarat administrasi yang lolos verifikasi ketat lembaga negara selama lima kali kontestasi politik tingkat tinggi, tanpa pernah sekalipun cacat hukum.

Baca Juga: PDIP Sebut Prabowo Punya Hak Penuh, Pengganti Gibran Bisa Saja Diambil dari Luar Koalisi

"Yang saya masalahkan, sekali lagi, yang saya keberatan adalah statement yang menyampaikan bahwa tadi saya sampaikan, bahwa di dua kali wali kota, sekali gubernur, dua kali presiden itu lolos," ujar Jokowi.