Prabowo Mau Pangkas Pemborosan Belanja Pemerintah, Target Hemat 40%

Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah masih bisa menghemat anggaran dengan memperbaiki cara belanja barang dan jasa. Salah satu caranya, seluruh kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi membeli kebutuhan masing-masing secara terpisah. 

Prabowo mengatakan, selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah belum berjalan secara efisien. Setiap provinsi dan kabupaten melakukan pembelian barang yang sama secara mandiri, tetapi dengan harga yang berbeda-beda.

Sebagai contoh, Prabowo menjelaskan  pengadaan obat di rumah sakit. Menurutnya, obat dengan jenis yang sama bisa dibeli dengan harga yang berbeda hingga 20–30 kali lipat namun dibeli di masing-masing tempat dengan obat yang sama. 

"Setiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri, jadi ada obat yang sama tapi harganya 20-30 harga berbeda, jelas ini pemborosan" kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana menyatukan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah tidak lagi melakukan pembelian secara sendiri-sendiri.

Prabowo menegaskan, seluruh belanja pemerintah harus menggunakan harga, spesifikasi, dan kualitas barang yang sama. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan pemborosan sekaligus memperkecil potensi penyimpangan anggaran.

"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira," ujarnya.

Baca Juga: Pigai Salut Jokowi Tetap Dukung Pemerintah Usai Gibran Mundur: Prabowo Itu Mulia

Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, dia memperkirakan sekitar 30% atau setara Rp360 triliun berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau markup.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita adalah sekitar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus, hangus karena markup, markup penggelembungan alias korupsi," ungkapnya.

Menurut Prabowo, pembenahan sistem belanja pemerintah menjadi salah satu cara untuk mengurangi kebocoran anggaran. Penghematan yang diperoleh nantinya akan dialihkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dia juga menyampaikan rencana untuk mengumpulkan seluruh gubernur serta bupati dalam waktu dekat guna membahas penyaluran tambahan anggaran kepada daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut setiap ibu kota provinsi akan memperoleh tambahan anggaran Rp 100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten ditargetkan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar.

Prabowo menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat," tandasnya.