Pemerintah Kaji Insentif Pajak Baru untuk Emiten dan Investor Pasar Modal

Pemerintah membuka peluang pemberian insentif pajak baru bagi perusahaan terbuka atau emiten serta investor di pasar modal. Kebijakan tersebut tengah dikaji untuk memperkuat daya tarik investasi di pasar saham Indonesia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemerintah telah menerima sejumlah usulan insentif perpajakan dari para pemangku kepentingan pasar modal. Namun, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, insentif yang diusulkan berkaitan dengan produk pasar modal maupun investor. Pemerintah akan melihat kemungkinan penerapannya setelah melakukan pembahasan lintas kementerian.

"Ada beberapa usulan [insentif perpajakan], tapi 'kan saya belum berdiskusi dengan teman-teman di Kemenkeu. Setelah diskusi, nanti baru kelihatan. [Bentuk insentif] perpajakannya terkait produk di pasar modal, terkait investor," katanya, dikutip Jumat (13/11/2026).

Dradjad memberikan sedikit gambaran bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan berkaitan dengan skema Pajak Penghasilan (PPh) final dan nonfinal. Meski demikian, pemerintah belum menentukan bentuk maupun mekanisme pemberian fasilitas tersebut.

"Saya spill dikit deh, [bentuk insentif pajaknya] terkait pajak final, tidak final itu. Nanti kita cek dulu kalau memungkinkan kita bikin," ujarnya.

Saat ini, investor pasar modal di Indonesia dikenakan PPh final atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Berdasarkan Pasal 244 PMK 81/2024 sebagaimana telah diubah terakhir melalui PMK 1/2026, tarif pajak tersebut ditetapkan sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham.

Selain investor, pemerintah juga telah memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu.

Mengacu pada Pasal 65 PP 55/2022 sebagaimana diubah melalui PMK 20/2026, emiten yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pengurangan tarif PPh badan sebesar 3 poin persentase dari tarif normal.

Dengan demikian, tarif PPh badan yang semula sebesar 22% dapat turun menjadi 19%.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, fasilitas pengurangan tarif pajak tersebut sudah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan yang tercatat di bursa.

Insentif itu berlaku bagi perusahaan publik yang memenuhi persyaratan kepemilikan saham publik atau free float di atas 40%.

"Terkait dengan insentif pajak [pengurangan PPh] 3% bagi perusahaan yang memiliki free float di atas 40%, itu sudah berjalan dan sudah dinikmati oleh banyak perusahaan publik," kata Jeffrey.

Sebelumnya, BEI juga telah melakukan kajian ulang terhadap insentif perpajakan bagi emiten. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas fasilitas pajak yang selama ini diberikan sekaligus mencari skema yang lebih tepat untuk mendukung perkembangan pasar modal nasional.

Baca Juga: Usai Lolos dari Watch List FTSE Russell, BEI Janji Benahi Pasar Modal

Baca Juga: Airlangga: 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Insentif PPh 21

Jeffrey menyebut kajian akademis diperlukan agar kebijakan insentif perpajakan ke depan dapat dirancang sesuai kebutuhan perusahaan tercatat dan penguatan pasar modal Indonesia.

"Kami telah menyelesaikan kajian untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak bagi perusahaan tercatat. Saat ini, perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh insentif perpajakan berupa pengurangan tarif PPh badan sebesar 3 poin persentase," tuturnya.