Pengamat Bicara Bayang-Bayang Matahari Kembar Jika Puan Maharani Jadi Wapres

Nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani mulai masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. Namun, jika skenario tersebut terwujud, ada sejumlah risiko politik yang perlu diperhitungkan Presiden Prabowo Subianto.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Prabowo seharusnya lebih mengutamakan faktor kemampuan pemerintahan atau governability dalam menentukan sosok pendampingnya.

“Sekarang itu harus titik tekannya harus determinan adalah faktor governability untuk meningkatkan kerja pemerintahan,” kata Hanta dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, KompasTV, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, wakil presiden berikutnya harus mampu membantu pekerjaan presiden, terlepas dari latar belakang partai politiknya.

“Jadi dibutuhkan, sosok wakil presiden, siapapun, dari partai Gerindra maupun luar adalah yang bisa membantu kerja-kerja presiden,” tegasnya.

Hanta menjelaskan, terdapat dua model hubungan kekuasaan yang bisa diterapkan antara presiden dan wakil presiden. Pertama, presidential center, yakni presiden tetap menjadi pusat kekuasaan dan memberikan kewenangan kepada wakil presiden sebatas delegasi tertentu.

Sementara itu, apabila Puan atau kader PDIP lainnya dipilih menjadi wakil presiden, pola yang mungkin diterapkan adalah pembagian kekuasaan atau power sharing.

“Nah, ketika dengan Mbak Puan misalnya, atau siapapun dari PDI Perjuangan itu, bukan pola ini yang dipilih. Pola yang kedua modelnya adalah bisa jadi adalah power sharing atau coalition representatif.”

“Jadi merepresentasikan kekuatan koalisi baru sehingga ada potensi untuk berbagi kekuasaan dan seterusnya,” imbuhnya.

Dalam analisisnya, Hanta menyebut Prabowo memiliki empat jalur untuk menentukan calon wakil presiden. Pilihan tersebut meliputi lingkaran inti Partai Gerindra, partai-partai koalisi Pilpres 2024, partai di luar koalisi pemerintahan, serta kalangan nonpartai.

Memilih tokoh dari luar koalisi, seperti PDIP, berpotensi memperluas dukungan politik dan membentuk konfigurasi kekuatan baru. Namun, langkah tersebut juga bisa memunculkan persoalan dengan partai-partai yang selama ini telah mendukung pemerintahan.

“Nah, ini konteksnya apa yang bisa dianggap sebagai daya tarik positifnya? Atau keuntungan politiknya adalah ekspansif, yaitu untuk dalam rangka memperluas dukungan politik untuk membangun konfigurasi politik baru, di mana kekuatan politik semakin besar,” bebernya.

Hanta menilai PDIP menjadi salah satu partai yang memiliki posisi penting dalam skenario tersebut. Meski demikian, masuknya partai baru ke dalam lingkaran kekuasaan perlu memperhitungkan respons partai-partai yang sudah lebih dahulu berjuang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Zulhas Ungkap Kesepakatan Para Ketum Parpol soal Kursi Wapres dari Gerindra!

Risiko lainnya adalah munculnya pusat kekuatan politik baru apabila kader PDIP menduduki kursi wakil presiden. Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan dualisme loyalitas di dalam pemerintahan.

“Nah, kalau misalnya dari partai seperti PDI Perjuangan itu ada potensi di mana akan dengan wapresnya itu akan ada episentrum politik baru, ada kekuatan pusat kekuasaan politik baru.”

“Apalagi PDIP Perjuangan lebih dari Gerindra secara kursi di DPR. Jadi potensi dualisme loyalitas misalnya, tidak hanya dengan PDI Perjuangan, dengan partai di luar juga berpotensi. Kemudian potensi matahari kembar itu muncul,” bebernya.