Tanggapi Mundurnya Gibran, Fahri Hamzah: Prabowo Tak Bisa Dijadikan Boneka

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai dinamika politik terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengevaluasi sistem presidensial secara menyeluruh.

Fahri mengimbau masyarakat agar tidak hanya terpaku pada polemik seputar berhentinya Gibran. Menurutnya, peristiwa tersebut perlu dikaji lebih mendalam melalui perspektif teori presidensialisme.

"Kasus dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden, harus dipandang sebagai momentum refleksi bagi bangsa untuk mengevaluasi ulang sistem presidensial," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Dalam pandangannya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan karakter yang berbeda dari fenomena pemimpin yang lahir melalui pencitraan instan dan mudah dikendalikan oleh kekuatan di balik layar.

Fahri menilai Prabowo merupakan figur politik dengan rekam jejak panjang serta kemandirian berpikir. Karena itu, menurutnya, Prabowo tidak mudah diarahkan oleh kelompok oligarki maupun kepentingan eksternal.

"Sebagai tokoh politik yang memiliki rekam jejak panjang dan kemandirian berpikir, yang diwarisi dari tradisi intelektual keluarganya, Pak Prabowo dinilai tidak mudah disetir atau dijadikan 'pemimpin boneka' oleh kekuatan-kekuatan oligarki maupun kepentingan eksternal," ujarnya.

Fahri juga mengaitkan karakter kepemimpinan Prabowo dengan latar belakang keluarganya. Ia menyebut ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, sebagai pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus tokoh pergerakan koperasi. Sementara kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai pendiri bank sentral.

"Kita bersyukur sekarang ada Pak Prabowo yang tidak bisa dijadikan boneka. Beliau independen, tidak bisa disogok, pikirannya merdeka karena berasal dari tradisi berpikir, dan sudah menulis buku jauh sebelum berkuasa untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta melawan oligarki," kata Fahri.

Fahri Singgung Pengungkapan Sejumlah Kasus

Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menambahkan, independensi Prabowo tercermin dari keberaniannya mengungkap berbagai praktik kecurangan yang selama ini dinilai luput dari perhatian. Fahri menganggap langkah tersebut layak diapresiasi.

Ia mencontohkan sejumlah tindakan pemerintah, mulai dari pengungkapan dugaan penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan seluas 6,2 juta hektare hingga penertiban praktik manipulasi perdagangan hasil bumi, seperti under-invoicing dan window dressing.

Selain itu, Fahri menyinggung dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden yang dalam keterangannya dikaitkan dengan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan pihak-pihak lainnya.

Fahri menilai rangkaian pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo bukanlah sosok presiden yang dapat dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi dari masa lalu.

Dengan demikian, ia berharap dinamika politik yang terjadi saat ini tidak berhenti menjadi polemik pergantian wakil presiden, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem presidensial dan praktik ketatanegaraan Indonesia.