Raffi Ahmad Buka Suara soal Kerja Sama dengan Sejumlah Kementerian, Siap Diperika BPK
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait sorotan publik terhadap kerja samanya dengan sejumlah kementerian, baik sebelum maupun setelah dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Melalui sebuah video di akun Instagram resminya, suami Nagita Slavina ini menjelaskan bahwa dirinya pernah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum diangkat menjadi utusan khusus presiden. Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung ketika dirinya telah menjabat sebagai utusan khusus presiden.
Lewat video berdurasi sekitar tiga menit. Raffi menegaskan bahwa video tersebut bukan dimaksudkan untuk membela diri. Ia mengaku ingin memberikan pertanggungjawaban sekaligus merespons keresahan masyarakat yang muncul terkait persoalan tersebut.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab perasaan publik dan melihat kondisi saat ini," ujar Raffi.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Ia menjelaskan, dana tersebut berasal dari dana pribadinya serta seluruh honor yang diterima ketiga rekannya dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung," jelasnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Raffi Ahmad, Ini Daftar Artis Diduga Pernah Terima Endorse Proyek Pemerintah
Bantuan itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lain sesuai kondisi di lapangan. Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues.
Terkait transparansi, Raffi menyatakan terbuka apabila kerja sama tersebut diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai wewenang masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," tegasnya.
Lebih lanjut, Raffi mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan menjalin kerja sama lainnya.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkap Raffi.
Meski demikian, ia menyadari bahwa jabatan publik yang diembannya membuat aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini, harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," lanjutnya.
Ia pun mengakui polemik yang terjadi menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional maupun mengambil keputusan yang berkaitan dengan jabatannya.
Raffi menutup klarifikasinya dengan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan dan juga konsistensi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Tag Terkait: