Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai US$458,9 miliar atau meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2026 sebesar US$455,4 miliar. Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta.
"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2% (yoy)," kata Direktur Eksekutif BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Dia menyampaikan posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2026 tercatat US$220,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2026 sebesar US$216,3 miliar.
Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," kata dia.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Ramdan menambahkan, ULN pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,4%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan III 2026 tercatat sebesar US$196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2026 sebesar US$196,7 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 80,5% dari total ULN swasta.
Baca Juga: Bunga Utang Pemerintah Tembus Rp494 Triliun hingga Oktober 2026
Baca Juga: Kemenkeu Yakin Gejolak Politik Tak Goyahkan Rating Utang RI
Meskipun demikian, Ramdan mengklaim bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9% pada triwulan III 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.
Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat tecermin pada seluruh ULN pemerintah yang merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: