Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ketua MPR RI Sebut Ada 22 Syarat Calon Wapres Usulan Prabowo, Apa Saja?

        Ketua MPR RI Sebut Ada 22 Syarat Calon Wapres Usulan Prabowo, Apa Saja? Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Muzani belum bersedia membeberkan secara terperinci seluruh persyaratan tersebut.

        "Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujar Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

        Selain persyaratan calon, Muzani juga belum menjelaskan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Mekanisme tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan pemungutan suara atau metode lainnya, akan disiapkan oleh tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

        Sementara itu, tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan para calon wakil presiden.

        "Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya," kata Muzani.

        20 Syarat Calon Wakil Presiden Menurut UU Pemilu

        Sebagai informasi, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur 20 persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.

        Berikut daftar persyaratan tersebut:

        1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

        2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

        3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan Warga Negara Indonesia.

        4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

        5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

        6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

        7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

        8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan keuangan negara.

        9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

        10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

        11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

        12. Terdaftar sebagai pemilih.

        13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

        14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

        15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

        16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

        17. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

        18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

        19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/PKI.

        20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: