Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih menghadapi tantangan dalam memperluas pemasaran produk melalui jaringan ritel modern. Selain memenuhi standar kualitas dan kapasitas produksi, mekanisme pembayaran dari mitra ritel juga menjadi persoalan yang dapat membebani arus kas pelaku usaha.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi IKM ketika memasok produk ke ritel adalah jangka waktu pembayaran.
Menurut dia, terdapat skema pembayaran dengan tempo satu hingga dua bulan. Periode tersebut bisa menjadi tantangan bagi IKM yang memiliki keterbatasan modal kerja, terutama ketika harus kembali memproduksi barang untuk memenuhi pesanan berikutnya.
"Kalau pembayarannya mungkin satu bulan, dua bulan, nah itu yang agak dirasakan sulit. Karena memang IKM ini kan berproduksi dengan modal yang terbatas," ujar Reni dalam kegiatan Temu Bisnis IKM dengan HIPPINDO, Industri Besar, dan MR.DIY di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan modal kerja IKM tidak berhenti setelah produk dikirim kepada pembeli. Pelaku usaha tetap harus menyediakan dana untuk menjalankan produksi berikutnya, termasuk ketika menerima pesanan dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut membuat kesesuaian mekanisme pembayaran menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemitraan antara IKM dan ritel modern.
Selain persoalan pembayaran, Reni menyebut keterbukaan informasi mengenai kebutuhan produk di pasar juga masih menjadi tantangan. IKM kerap belum mengetahui secara terperinci jenis produk yang dibutuhkan ritel, termasuk spesifikasi dan harga yang sesuai dengan permintaan konsumen.
Melalui kegiatan temu bisnis, pemerintah berupaya mempertemukan pelaku IKM dengan calon pembeli agar komunikasi mengenai kebutuhan pasar dapat terbangun sejak awal.
Dalam kegiatan tersebut, Ditjen IKMA mempertemukan pelaku usaha dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), industri besar, serta MR.DIY. Sebanyak 20 IKM dari sektor mainan, aksesori, dan dekorasi rumah turut dikurasi untuk mengikuti penjajakan kemitraan dengan MR.DIY.
Reni mengatakan, pemerintah juga berupaya membantu ritel menemukan pemasok IKM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, proses pencarian dan kurasi pemasok diharapkan menjadi lebih efisien.
Baca Juga: MR.DIY Punya 1.500 Gerai, Berapa Banyak Produk Lokal yang Terserap?
Baca Juga: Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit
Dia menambahkan, persoalan kapasitas produksi juga menjadi perhatian. Sebab, tidak semua IKM mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar atau ketika permintaan meningkat pada periode tertentu.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan sentra IKM agar sejumlah pelaku usaha dengan kemampuan produksi sejenis dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Pemerintah berharap kemitraan dengan ritel modern tidak hanya berhenti pada pertemuan bisnis, tetapi berlanjut menjadi transaksi dan penyerapan produk IKM secara berkelanjutan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan