Prabowo Cari Pengganti Gibran, Pakar: Indonesia Bukan Cuma Jakarta atau Pulau Jawa
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Presiden Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan penting dalam menentukan sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika bursa calon yang mulai mengerucut pada sejumlah nama, muncul dorongan agar figur yang dipilih tidak hanya mempertimbangkan popularitas maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari mengingatkan bahwa negara ini membutuhkan wapres dengan karakter kebangsaan kuat, memahami keberagaman masyarakat, serta mampu menjadi jembatan persatuan dari Sabang ke Merauke.
Baca Juga: Prabowo Diminta Meniru Gaya Soeharto: Pengganti Gibran Harus Bisa Memberikan Stabilitas Nasional
Menurutnya, kepemimpinan nasional harus mencerminkan pemahaman terhadap seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, sosok yang mendampingi presiden nantinya tidak boleh memiliki cara pandang yang hanya berpusat pada Jakarta atau Pulau Jawa.
"Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Karena itu, bangsa ini membutuhkan wakil presiden yang memiliki jiwa kebangsaan kuat, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, dan tidak terjebak dalam kepemimpinan elitis yang berjarak dengan rakyat," ujar Noor Azhari, dikutip Selasa (17/11/2026).
Noor menilai jabatan wapres tidak semestinya dipandang sebatas posisi pendamping presiden dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di berbagai daerah.
Ia menekankan, karakter kebangsaan seorang pemimpin tidak cukup dibuktikan melalui pidato atau jargon persatuan. Hal itu harus terlihat dari kemauan mendengar aspirasi masyarakat, memahami persoalan daerah, serta memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Menurut Noor, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pemimpin yang memahami perbedaan kebutuhan setiap wilayah. Persoalan tiap provinsi tidak bisa dipandang menggunakan pendekatan yang sama.
"Kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagamannya. Seorang wakil presiden harus mampu memahami perasaan masyarakat dari Aceh, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Mereka semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia," tegasnya.
Noor juga mengingatkan agar pemilihan Wapres tidak terjebak dalam eksklusivitas politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai kedekatan seorang figur dengan lingkaran kekuasaan tidak otomatis menjadikannya pilihan terbaik untuk mendampingi Presiden.
Pemimpin dengan karakter kebangsaan harus mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Penghormatan terhadap kemajemukan serta keberpihakan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan kepemimpinan.
"Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika ada kepentingan politik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar ketika mereka menghadapi kesulitan, hadir ketika daerah membutuhkan perhatian, dan bekerja untuk memastikan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga," jelasnya.
Noor turut menyoroti pentingnya perspektif kewilayahan dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya yang berbeda-beda, negara ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak seragam.
Menurutnya, wapres perlu memiliki sensitivitas terhadap ketimpangan antarwilayah, perlindungan masyarakat adat, pembangunan kawasan perbatasan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Kesempatan ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil juga harus menjadi perhatian. Dengan begitu, pembangunan nasional tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang telah memiliki infrastruktur dan aktivitas ekonomi lebih maju.
“Karena itu, Wakil Presiden diharapkan memiliki sensitivitas terhadap ketimpangan antarwilayah, perlindungan masyarakat adat, pembangunan kawasan perbatasan, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil,” tegasnya.
Ia menilai persatuan nasional tidak cukup dibangun melalui retorika politik. Persatuan harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Persatuan Indonesia akan semakin kokoh apabila masyarakat di seluruh pelosok negeri merasa dihargai, didengar, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk maju. Di situlah kepemimpinan nasional diuji, bukan pada seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa besar keberpihakannya kepada rakyat," ungkap Noor.
MPSI memandang penting kehadiran sosok wapres yang mampu memperkuat kepercayaan publik, menjembatani perbedaan kepentingan, dan menjaga semangat kebangsaan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Noor menegaskan bahwa negara ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga matang secara moral dan memiliki wawasan kebangsaan luas. Keberagaman masyarakat harus dipandang sebagai kekuatan yang perlu dirawat, bukan sekadar identitas yang disebut dalam pidato kenegaraan.
Ia pun mengingatkan bahwa jabatan wapres semestinya menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan hanya bagian dari pembagian kekuasaan di antara elite politik.
"Wakil Presiden harus menjadi pemersatu, bukan sekadar bagian dari pembagian kekuasaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak elitis, tidak berjarak dengan rakyat, dan memahami bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah untuk melayani. Sebab, pemimpin yang besar bukanlah yang paling tinggi kedudukannya, melainkan yang paling luas pengabdiannya bagi bangsa dan negara," pungkas Noor.
Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Geger Wacana Habitat Badak Jawa Mau Dipindahkan Adik Prabowo Demi Tambang Emas
Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: