Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menetapkan batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Setelahnya, masing-masing daerah juga akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Terkait penempatan UMP 2027, Yassierli menceritakan, Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan setiap Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) pada 13 November 2026. Dilanjutkan dengan sosialisasi bersama para kepala daerah tiga hari setelahnya.
"Kemarin tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri," jelasnya dalam Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Tak hanya itu, Kemnaker pun telah menyertakan surat edaran berisikan data-data terkait ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai panduan untuk penentuan upah minimum sektoral, dan juga terkait estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah," imbuh Yassierli.
Sehingga, ia meyakini masing-masing daerah punya cukup waktu untuk menetapkan besaran UMP 2027 pada 21 November 2026, pun diikuti oleh pengumuman UMK pada 25 November 2026.
Baca Juga: Menperin Akui Belum Tahu Dana Pesangon Perusahaan Dikelola Danantara
Baca Juga: Pemerintah Buka Lagi Pendaftaran MagangHub, Kuota 14.000 Orang
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi, 5 hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota dan kabupaten adalah 25 November, tambah 5 hari untuk upah minimum sektoral, kota, dan kabupaten," bebernya.
Yassierli menekankan bahwa sebenarnya yang lebih banyak berperan dalam penetapan upah ini adalah Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat pekerja dan buruh, hingga unsur pemerintah.
"Dewan Pengupahan Daerah yang kemudian rapat berdasarkan data-data dan panduan yang kami berikan. Mereka memberikan rekomendasi kepada gubernur, dan gubernur yang menetapkan," pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan