Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tito Beri Peringatan ke Gubernur, Penetapan UMP 2027 Tak Boleh Lewat 21 November

        Tito Beri Peringatan ke Gubernur, Penetapan UMP 2027 Tak Boleh Lewat 21 November Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya Gubernur mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 agar selesai dalam waktu yang ditetapkan pemerintah.

        Usai menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Tito menyebut penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditargetkan rampung paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diberikan batas waktu hingga 26 November 2026.

        "Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November," ujar Tito di Balai Kota, Selasa (17/11/2026).

        Tito mengklaim, pemerintah pusat bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) , Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta perwakilan pengusaha melalui Apindo dan Kadin telah merumuskan mekanisme penetapan upah minimum.

        Dia secara khusus meminta Gubernur menginstruksikan kepala dinas tenaga kerja untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha di wilayah mereka.

        "Nah, saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan dewan pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," katanya.

        Baca Juga: Menaker Tetapkan Batas Penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026

        Mantan Kapolri tersebut mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat mengambil alih proses penetapan UMK apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya sesuai tenggat waktu.

        "Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," tutur Tito.

        Tito meminta pembahasan upah minimum di seluruh daerah dilakukan melalui mediasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha. Ia berharap keputusan yang dihasilkan dapat diterima para pihak sehingga situasi tetap kondusif.

        "Kita berharap semua daerah semua bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu apa namanya, angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua," pungkasnya.

        Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian teknis serta data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.

        “Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: