Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Petisi Periksa Ijazah Anggota Dewan Tembus 22 Ribu, Ini Respon Pimpinan DPR

        Petisi Periksa Ijazah Anggota Dewan Tembus 22 Ribu, Ini Respon Pimpinan DPR Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan ke publik. Dasco menyebut data terkait rekam jejak anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

        Dasco menjelaskan, informasi mengenai latar belakang para anggota DPR dapat ditelusuri melalui dokumen yang diserahkan ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

        "Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka," kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

        Baca Juga: Bukan Dasco, Relawan MBG Dorong Sudaryono Jadi Wapres Baru, Ini Kata Gerindra

        Ia kembali menegaskan bahwa rekam jejak para anggota DPR sebelum menduduki kursi parlemen dapat dilihat dari data pencalonan yang tersimpan di KPU.

        "Bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," tambah dia.

        Sebagai informasi, petisi yang dibuat Farida Octavia melalui laman change.org tersebut telah mengumpulkan tanda tangan hingga 22.428 orang per pukul 16.15 WIB. Adapun inisiatif itu memuat tiga tuntutan utama. 

        Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI agar mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah secara transparan. Keterbukaan tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota DPR.

        Baca Juga: Ariel NOAH Ogah Spill Nominal Pasti Honor Endorse dari Kementerian

        Desakan kedua diarahkan kepada KPU RI dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, sekaligus membuka hasil pemeriksaannya agar dapat diakses masyarakat luas.

        Sementara itu, tuntutan terakhir ditujukan langsung kepada seluruh anggota DPR RI agar secara sukarela mempublikasikan dokumen ijazah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuktikan integritas para wakil rakyat sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Belinda Safitri
        Editor: Belinda Safitri

        Bagikan Artikel: