- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
Buruh dan Pengusaha Masih Bersikukuh soal Alfa UMP Jakarta 2027, Pramono Turun Tangan
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 belum mencapai kesepakatan karena unsur buruh dan pengusaha masih mempertahankan usulan nilai alfa masing-masing. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun memberikan tenggat hingga Jumat agar kedua pihak segera menemukan titik temu.
Pramono mengatakan pembahasan saat ini masih berlangsung melalui mekanisme tripartit yang melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta. Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Perbedaan pandangan mengenai nilai alfa tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh perwakilan kedua pihak. Dalam pemberitaan CNBC Indonesia pada 6 November 2026, unsur pengusaha berharap nilai alfa berada di bawah 0,5 atau paling tinggi 0,5, sedangkan perwakilan buruh menginginkan nilai di atas 0,9 atau minimal 1.
Baca Juga: Iran Diduga Bidik Washington dengan Bom Kotor, Trump Siapkan Ancaman Balasan
Perbedaan usulan itu menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan sebelum penetapan UMP Jakarta 2027. Pramono mengatakan Pemprov DKI berupaya berada di tengah untuk memfasilitasi musyawarah antara buruh dan pengusaha.
"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan. Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing," kata Pramono.
Ia berharap kedua pihak dapat segera mencapai kesepakatan sehingga besaran UMP Jakarta 2027 bisa dipastikan. Pramono juga meminta jajaran terkait merampungkan pembahasan sesuai tenggat yang telah diberikan.
Menurut Pramono, proses pembahasan dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Pemerintah daerah berharap hasil musyawarah tersebut dapat memberikan kepastian bagi buruh maupun pengusaha.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama