Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Yusril: Pemerintah Akan Evaluasi Total dan Perketat Pengunaan Alat Sadap yang Harganya Sangat Mahal itu agar Tak Disalahgunakan

        Yusril: Pemerintah Akan Evaluasi Total dan Perketat Pengunaan Alat Sadap yang Harganya Sangat Mahal itu agar Tak Disalahgunakan Kredit Foto: Maulandy Rizky Bayu Kencana
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan alat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang (UU).

        Yusril mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan penggunaan alat penyadapan sesuai ketentuan hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

        Terlebih, perangkat penyadapan memiliki harga yang sangat mahal sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat.

        Menurut Yusril, sejumlah lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk penanganan tindak pidana tertentu.

        "Namun, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11).

        Ia menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi mekanisme pengawasan terhadap penggunaan alat penyadapan, termasuk memastikan lembaga yang memiliki kewenangan tidak menggunakan perangkat tersebut secara sembarangan.

        Yusril menjelaskan, pengawasan terhadap penggunaan alat penyadapan perlu diperkuat, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Di lingkungan kepolisian, misalnya, pengawasan internal dapat dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum).

        Namun, menurutnya, pengawasan internal saja tidak cukup. Diperlukan pula pengawasan eksternal untuk memastikan penggunaan teknologi penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak masyarakat.

        Yusril menyebut pemerintah akan melakukan pembenahan setelah munculnya kasus penyadapan yang menjadi perhatian publik. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan.

        Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin perangkat penyadapan yang bernilai tinggi justru digunakan secara tidak semestinya atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: