Kredit Foto: Ist
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendorong agar jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026 diundur.
Denny menilai hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi batal apabila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Kedua ketentuan tersebut, menurut Denny, mengatur bahwa Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
"Hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi BATAL, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hanya karena soal penghitungan hari yang keliru, mengggunakan hari kalender, padahal harusnya hari KERJA," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/11).
"MPR sebaiknya memngundurkan jadwal sidang dari rencana 9 Desember, karena harus diusulkan 14 hari KERJA sebelum hari sidang MPR," imbuhnya.
Sebagai catatan, jika dihitung mundur 14 hari kerja sebelum 9 Desember 2026, Presiden seharusnya menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat pada 19 November 2026.
Namun, hingga batas waktu tersebut terlewati, nama-nama calon pengganti Gibran disebut belum diserahkan kepada MPR.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: