Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Politisi Senior Golkar ini Setuju Jokowi Diperiksa dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

        Politisi Senior Golkar ini Setuju Jokowi Diperiksa dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politisi senior Partai Golkar Andi Sinulingga menyatakan setuju dengan usulan Ketua Amnesty International Indonesia Usman Hamid agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut diperiksa dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

        Andi menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut melalui akun media sosial X. Ia menilai Jokowi perlu diperiksa menyusul munculnya dugaan penggunaan intelijen untuk kepentingan di luar pengamanan negara.

        "Sangat amat sangat setuju. Yg setuju monggo," kata Andi Sinulingga di akun X miliknya.

        Sebelumnya, Usman Hamid meminta aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada Listyo Sigit dalam penanganan kasus dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi pengguna akhir informasi intelijen.

        Usman menilai sulit menjelaskan jika Listyo Sigit disebut sebagai satu-satunya pihak yang memiliki motif dalam dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, informasi intelijen yang dikumpulkan aparat berpotensi digunakan untuk kepentingan pihak lain.

        Ia menduga penggunaan informasi intelijen tidak semata-mata untuk kepentingan institusi, tetapi bisa berkaitan dengan pihak yang memiliki akses dan kewenangan lebih tinggi.

        Usman juga menyinggung pernyataan Jokowi pada masa menjabat sebagai presiden yang mengaku menggunakan informasi intelijen dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan intelijen Polri untuk memantau pergerakan tokoh politik menjelang pemilu.

        Menurut Usman, pernyataan tersebut menjadi alasan perlunya Jokowi dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan penyadapan.

        "Jadi saya kira mantan Kapolri pasti terbiasa untuk mengorek informasi bukan untuk dirinya sendiri melainkan ada kepentingan yang lebih besar, dan Pak Jokowi perlu diperiksa karena kan pernah mengatakan di hadapan publik saat itu di acara relawan, bahwa ia menggunakan data intelijen baik dari BAIS, intelijen polri, BIN untuk memantau gerak-gerik tokoh politik, itu diucapkan menjelang Pemilu. Padahal partai politik representasi rakyatnya sendiri," kata Usman.

        Usulan itu disampaikan Usman merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebut hasil penyadapan berhenti pada Listyo Sigit Prabowo dan tidak mengalir ke pihak lain.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: