Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Disinggung Soal Rumor Harta Ribuan Triliun, Jokowi Dinilai Bisa Damai jika Tambal APBN Rp500 Triliun

        Disinggung Soal Rumor Harta Ribuan Triliun, Jokowi Dinilai Bisa Damai jika Tambal APBN Rp500 Triliun Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, menyinggung rumor harta kekuasaan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai ribuan triliun.

        Lukas menilai dana tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mendamaikan hubungan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah berakhir.

        Lukas menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah mengalami tekanan dengan perkiraan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp550 triliun.

        Menurutnya, jika Jokowi menawarkan 'logistiknya' untuk menutupi kebocoran APBN, dialog antara keduanya berpotensi kembali terjadi.

        "Yang bisa mendamaikan adalah jika dalam situasi ekonomi morat-marit ini, defisit anggaran APBN yang kehilangan pajak sampai kurang 550 triliun, satu-satunya keajaiban yang bisa kembali mendialogkan antara dua mantan Hopeng ini perkongsian kalau Jokowi menawarkan logistiknya untuk menambal APBN yang terbakar itu, itu aja menurut saya," ujar Lukas dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu (21/11).

        Lukas mengatakan  mantan Wali Kota Solo itu bisa saja menyumbangkan sekitar Rp500 triliun untuk menambal APBN di era Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan rumor yang beredar di masyarakat.

        "Rumornya kan ada ribuan triliun. Ya, kalau misalnya disumbangkan 500 triliun mungkin, ini saya enggak tahu fakta atau tidak, tapi analisis yang beredar tentang praktik-praktik kekuasaan Jokowi selama ini dan dilanjutkan berlanjut di era Prabowo ini," ungkapnya. 

        Lukas juga menilai bahwa politik di Indonesia saat ini hanya berorientasi pada keuntungan materi.

        "Dan kayaknya politik di Indonesia itu ideologinya itu, cuan, tidak ada ideologi lain," tandasnya.

        Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru terkumpul sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.

        Baca Juga: Mahfud MD Wanti-wanti Prabowo dan MPR soal Sidang Pengganti Gibran 9 Desember, Ini Masalah yang Dikhawatirkan

        Angka tersebut masih kurang Rp514 triliun untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

        "Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: