Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Polri Perkuat Pengawasan Laut, Sasar Penangkapan Ikan dengan Bom dan Racun

        Polri Perkuat Pengawasan Laut, Sasar Penangkapan Ikan dengan Bom dan Racun Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengawasan wilayah perairan untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, hingga aktivitas kapal ilegal. Langkah tersebut menjadi bagian dari program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

        Program ini menggabungkan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir. Tujuannya tidak hanya menjaga keamanan laut, tetapi juga melindungi sumber daya ikan yang menjadi penopang kehidupan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

        Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

        Menurut dia, perlindungan laut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sumber daya perairan.

        Pengamanan wilayah laut akan dilakukan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian ekosistem.

        Pengawasan juga menyasar praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya ikan hingga konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dan nelayan tradisional.

        Pitoyo menilai keterlibatan masyarakat pesisir diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas pesisir diharapkan ikut mengidentifikasi potensi pelanggaran serta mencegah konflik di wilayah perairan.

        Melalui pilar Blue Community, Polri akan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, dan mencari penyelesaian secara bersama.

        Pendekatan ini juga membuka ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari. Sejumlah aturan adat, seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut sekaligus menjaga keamanan wilayah pesisir.

        Selain mengawasi penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi sehingga kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

        Aspek keselamatan juga menjadi bagian dari program tersebut. Polri akan memperkuat patroli perairan, mengamankan jalur pelayaran rakyat, serta memberikan edukasi mengenai penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

        Pitoyo menjelaskan, Blue Policing dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

        Baca Juga: Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Temukan Transaksi Rp2,9 Triliun

        Keenam pilar tersebut mencakup pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan.

        Melalui program ini, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya diukur dari jumlah patroli maupun penindakan hukum. Polri juga menargetkan berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, dan terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

        Pitoyo menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat pesisir menjadi salah satu tujuan utama Blue Policing. Dengan pengawasan dan kemitraan yang lebih kuat, nelayan diharapkan dapat melaut dengan aman sekaligus mempertahankan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: