Kritik Dirjen GTK Soal Pajak TPG, Guru Honorer: yang Dipajakin Terus Guru, Bukan Konglomerat dan Pengusaha Sawit
Kredit Foto: Dok. MK
Guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, mengkritik Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen yang membenarkan pemotongan pajak Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru non-ASN sebesar 0,15% sebagai kewajiban warga negara.
Ia menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, hanya guru yang terus dikenai pajak, bukan konglomerat, pengusaha sawit, atau elite kekuasaan.
"Ditjen GTK berdalih pemotongan 0,15% dilakukan untuk bank & menjadi suatu kewajiban bagi warga negara." tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (21/11).
"Jadi yang dipajakin terus mah guru, tidak berlaku untuk para konglomerat, pengusaha sawit & jajaran elit kekuasaan," lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak ditetapkan atau dipungut secara sepihak oleh Kemendikdasmen, melainkan dilakukan secara otomatis oleh otoritas perpajakan di bawah Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jadi, itu wajib banget sebagai warga negara untuk membayar pajak. Kita pun yang ada di sini, yang menerima uang negara, kan juga dibayar pajak. Jadi, ketentuan potongan pajak itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Nunuk, dalam acara Taklimat Media, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
"Jadi, yang memotong pajak itu memang dari pajak, jadi bukan dari Kemendikdasmen. Itu hanya sesuai dengan ketentuan dan sesuai potongan pajak karena akan dikembalikan dan dibayar dalam bentuk setoran pajak,"lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah guru melaporkan adanya kenaikan potongan sebesar 0,15% pada penyaluran TPG November 2026. Besaran TPG guru non-ASN sebelum dipotong pajak adalah Rp2.000.000 per bulan.
Bagi pemilik NPWP, tarif potongan naik dari sebelumnya 5% (Rp100.000) menjadi 5,15% (sekitar Rp102.900–Rp103.000).
Baca Juga: Guru Besar UGM Nilai Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Tinggi, Soroti Ancaman Kematian
Sementara itu, bagi guru non-ASN yang belum memiliki NPWP atau belum menginput data NPWP di Dapodik, tarif potongan naik dari sebelumnya 6% (Rp120.000) menjadi 6,15% (sekitar Rp122.900–Rp123.000).
Dengan potongan tersebut, nominal bersih yang masuk ke rekening guru non-ASN berkisar antara Rp1,87 juta hingga Rp1,89 juta. Angka tersebut kerap dibulatkan dalam pemberitaan menjadi sekitar Rp1,8 juta–Rp1,9 juta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: