Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, PPN PMSE Mendominasi
Kredit Foto: Istimewa
Penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut bertambah Rp1,3 triliun dibandingkan posisi akhir September 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Dari keempat sektor tersebut, pajak pertambahan nilai (PPN) PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan setoran mencapai Rp46,36 triliun. Nilai ini jauh melampaui penerimaan dari tiga sektor ekonomi digital lainnya.
Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun, disusul pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan, pemerintah terus menyesuaikan administrasi dan pengawasan perpajakan mengikuti perkembangan transaksi digital.
"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak [DJP] terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," kata Inge melalui siaran pers, Sabtu (21/11/2026).
PPN PMSE Masih Jadi Kontributor Terbesar
Penerimaan PPN PMSE hingga Oktober 2026 mencapai Rp46,36 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1,15 triliun dibandingkan posisi September 2026 yang sebesar Rp45,12 triliun.
Kenaikan penerimaan tersebut terjadi tanpa adanya penambahan penunjukan maupun perubahan data pemungut PPN PMSE. Jumlah entitas yang ditunjuk DJP masih sebanyak 280 pelaku usaha, dengan 249 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.
Jika dilihat berdasarkan tahun penerimaan, setoran PPN PMSE terus meningkat. Pada 2020, penerimaannya tercatat Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Penerimaan tersebut kembali bertambah menjadi Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp10,32 triliun pada 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun.
Penerimaan Pajak Kripto dan Fintech
Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp50 miliar dibandingkan posisi September 2026 sebesar Rp2,18 triliun.
Penerimaan pajak kripto terdiri dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Setoran pajak dari sektor ini tercatat Rp246,54 miliar pada 2022, kemudian Rp220,89 miliar pada 2023. Nilainya meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025. Adapun sepanjang Januari-Oktober 2026, penerimaannya mencapai Rp341,61 miliar.
Untuk sektor fintech, penerimaan pajaknya mencapai Rp5,5 triliun atau naik sekitar Rp100 miliar dibandingkan September 2026 yang sebesar Rp5,4 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun. Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Adapun penerimaan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) mencapai Rp6,02 triliun hingga Oktober 2026.
Baca Juga: 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi Rp2 Triliun Hilang
Nilai tersebut bertambah sekitar Rp60 miliar dibandingkan posisi akhir September 2026 sebesar Rp5,96 triliun.
Penerimaan Pajak SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan ekosistem perpajakan yang mampu beradaptasi secara berkelanjutan.
Melalui penyesuaian tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus menjaga keadilan perpajakan bagi seluruh pelaku usaha.
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," ujar Inge.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: