Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Managing Partner CastleAsia Ian Leonard Betts menilai persoalan kepercayaan di pasar modal Indonesia tidak seharusnya diarahkan kepada MSCI sebagai pihak yang dianggap memicu gejolak. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada budaya pasar yang terlalu memberikan kelonggaran kepada pelaku besar dan lemahnya penegakan aturan.
Ian mengatakan, Indonesia telah melakukan berbagai pembenahan sejak krisis 1997–1998, terutama dalam tata kelola perbankan dan penguatan fundamental ekonomi. Namun, persoalan yang muncul saat ini menunjukkan masih adanya pekerjaan besar dalam memperbaiki tata kelola pasar modal.
“MSCI is not the enemy. It's the financial culture of the stock exchange that is the enemy that we've allowed to persist for so long,” ujar Ian dalam diskusi Reviving Trust in Indonesia's Capital Market pada The 10th Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Ian, persoalan pasar modal Indonesia berkaitan erat dengan transparansi, penegakan hukum, dan kepastian aturan. Dia menilai selama ini terdapat toleransi yang terlalu besar terhadap praktik yang seharusnya memperoleh pembatasan dan respons hukum lebih tegas.
Dia juga mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) belum cukup untuk membuktikan reformasi telah berjalan secara memadai. Investor global membutuhkan bukti nyata bahwa perubahan tata kelola benar-benar diterapkan.
Ian menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih tegas dalam waktu singkat, terutama menjelang keputusan MSCI pada tahun depan. Menurutnya, reformasi yang telah dimulai perlu dipercepat dan diperkuat agar dapat meyakinkan pelaku pasar internasional.
“We need to see not just those penalties, but we need to see exactly how they're constructed, the transparency behind that process, the openness,” katanya.
Dia menambahkan, sanksi terhadap pelanggaran pasar modal harus memiliki dasar perhitungan yang transparan dan memberikan efek jera. Pelaku yang melanggar aturan harus memahami bahwa tindakan tersebut akan membawa konsekuensi yang merugikan.
Baca Juga: Sudah 18 Kali Temui MSCI, OJK Akui Reformasi Pasar Modal Belum Beres
Ian juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sinergi antarlembaga diperlukan untuk menentukan arah reformasi sekaligus memastikan langkah pembenahan dijalankan secara konsisten.
Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan kemauan politik untuk melakukan perubahan mendasar, bukan sekadar menyampaikan pengumuman atau pertemuan dengan pihak internasional.
“Capital market itu adalah seeing and believing creature,” ujarnya, menekankan bahwa investor membutuhkan bukti nyata atas langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah.
Ian memperingatkan, ketidakpastian yang terus berlangsung dapat memperburuk krisis kepercayaan. Karena itu, pembenahan pasar modal perlu dilakukan bukan hanya demi mempertahankan status Indonesia di indeks global, melainkan untuk memperkuat sistem keuangan nasional secara keseluruhan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Fajar Sulaiman