Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Siapa di Balik Transaksi Saham Jumbo? Praktik Nominee Bikin Sulit Dilacak

        Siapa di Balik Transaksi Saham Jumbo? Praktik Nominee Bikin Sulit Dilacak Kredit Foto: BEI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Praktik penggunaan nominee dalam kepemilikan saham dinilai menjadi salah satu celah yang menyulitkan pengawasan pasar modal Indonesia, terutama dalam menelusuri pihak yang sebenarnya berada di balik transaksi saham bernilai besar. Persoalan transparansi kepemilikan ini menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam memperbaiki integritas pasar modal di tengah ancaman penurunan klasifikasi menjadi Standalone Market oleh MSCI.

        Indonesian Equity Specialist sekaligus Senior Capital Market Practitioner Sebastian Tobing menilai, penggunaan nomineemembuat regulator lebih sulit mengidentifikasi alasan dan proses pengambilan keputusan di balik pembelian saham dalam jumlah besar.

        Menurut Sebastian, persoalan tersebut menjadi salah satu perbedaan mendasar antara struktur pasar modal Indonesia dan Turki. Kedua negara sama-sama menghadapi risiko penurunan status klasifikasi pasar oleh MSCI, tetapi memiliki mekanisme pengawasan transaksi yang berbeda.

        Dia menjelaskan, di Turki, aliran dana yang berkaitan dengan dugaan manipulasi pasar relatif lebih mudah ditelusuri ketika transaksi dilakukan melalui manajer investasi reksa dana. Hal ini karena pengelola dana memiliki kewajiban melakukan riset, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan investasi, serta menjalankan fungsi kepatuhan.

        “Because when you go mutual fund managers itu semuanya harus ada record-nya, you have to do research, you have to ada clear steps of what you need to take before you buy a company and why,” ujar Sebastian dalam diskusi Reviving Trust in Indonesia's Capital Market pada The 10th Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

        Dengan mekanisme tersebut, regulator dapat menelusuri proses investasi melalui dokumentasi dan prosedur yang wajib dipenuhi manajer investasi. Fungsi kepatuhan juga menjadi salah satu lapisan pengawasan untuk mengidentifikasi transaksi yang dinilai tidak wajar.

        Sebaliknya, Sebastian menyebut kepemilikan saham di Indonesia dapat dilakukan melalui pihak perantara atau nominee, baik berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan, maupun individu.

        Kondisi tersebut membuat identifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner dan penelusuran alasan di balik transaksi saham menjadi lebih rumit. Sebab, nama yang tercatat sebagai pemegang saham belum tentu mencerminkan pihak yang sebenarnya mengendalikan dana atau mengambil keputusan investasi.

        Dia menggambarkan, ketika seseorang ditanya mengenai alasan membeli saham tertentu dalam jumlah besar, pihak yang tercatat sebagai pemilik saham dapat menyatakan bahwa pembelian tersebut merupakan keputusan pribadi.

        “Whereas ini kan lewat kalau di Indonesia itu lewat nominees. Nominees ini bisa PT, bisa perusahaan, bisa individual,” katanya.

        Menurut Sebastian, transaksi melalui individu juga membuat proses pengujian alasan investasi lebih sulit dibandingkan transaksi yang dilakukan melalui manajer investasi dengan kewajiban dokumentasi dan kepatuhan.

        Baca Juga: Kredibilitas Pasar Modal Disorot, Dana Asing Senilai US$10 Miliar Terancam Keluar dari RI

        Baca Juga: Sudah 18 Kali Temui MSCI, OJK Akui Reformasi Pasar Modal Belum Beres

        Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan pasar modal tidak hanya berkaitan dengan besaran transaksi, tetapi juga transparansi pihak yang berada di balik kepemilikan dan keputusan investasi.

        Sebastian menilai pembenahan pasar modal Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan perubahan regulasi. Penguatan struktur pengawasan dan proses penelusuran transaksi juga diperlukan agar praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar lebih mudah diidentifikasi.

        Dia menegaskan, perbaikan struktur, regulasi, dan proses pasar modal tetap perlu dilakukan terlepas dari kondisi pasar global maupun keputusan MSCI mengenai klasifikasi pasar Indonesia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Merlina Aryanti
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: