Kredit Foto: Istimewa
Dominasi laba sektor batu bara dibandingkan ratusan emiten lain di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi gambaran kuatnya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap industri ekstraktif. Kondisi ini dinilai perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggeser fokus pembangunan menuju penguatan manufaktur, pembiayaan industri lapis kedua, serta penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengungkapkan sekitar 20 perusahaan batu bara mampu menghasilkan laba bersih lebih besar dibandingkan gabungan sekitar 600 perusahaan publik lainnya yang tercatat di bursa Indonesia, di luar sektor perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sektor batu bara masih menjadi industri nonperbankan paling menguntungkan di Tanah Air.
"Tahukah Anda bahwa seluruh perusahaan batu bara, sekitar 20 perusahaan, menghasilkan laba bersih lebih besar dibandingkan gabungan 600 perusahaan publik lainnya yang tercatat di bursa Indonesia, di luar sektor perbankan? Sektor batu bara merupakan sektor nonperbankan paling menguntungkan di Indonesia," ujar Putra pada sesi Climbing the Critical Minerals Value Chain Amid Global Competition: Indonesia’s Progress, Gaps, and Road Ahead di Jakarta, pada Sabtu (21/12/2026).
Dia menilai besarnya keuntungan dari sektor ekstraktif berpotensi membuat pelaku usaha enggan mengembangkan industri manufaktur yang membutuhkan investasi dan proses pembangunan lebih panjang. Padahal, Indonesia perlu mulai membangun pola pikir sebagai negara industrialis, bukan hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.
Putra juga menyoroti nilai ekspor nikel Indonesia yang telah melampaui batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperlihatkan kuatnya posisi komoditas ekstraktif dalam struktur ekonomi nasional. Apabila keuntungan dari sektor tersebut terus mendominasi, pelaku usaha berpotensi mempertanyakan alasan untuk membangun pabrik dibandingkan melanjutkan bisnis ekstraktif yang sudah menghasilkan keuntungan besar.
Di sisi lain, Indonesia sebenarnya memiliki daya tawar besar dalam industri nikel global. Putra menyebut kontribusi produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 60% hingga 70% dari total produksi dunia. Posisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan standar ESG tanpa harus kehilangan daya saing secara signifikan.
"Nikel bukanlah komoditas biasa. Kita memproduksi sekitar 60% hingga 70% dari total produksi global. Jika hari ini Indonesia memutuskan untuk menggandakan standar ESG pada produk nikel, dunia tidak punya tempat lain untuk berpaling," katanya.
Dia memperkirakan peningkatan standar ESG berpotensi menurunkan pangsa pasar nikel Indonesia dari sekitar 65% menjadi 50%–60%. Namun, penurunan tersebut dinilai masih dapat diterima apabila dibarengi dengan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan peningkatan kondisi kerja.
Selain persoalan standar ESG, Putra mengingatkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri belum otomatis menyerap sebagian besar produksi nikel nasional. Dalam skenario terbaik selama 10 tahun ke depan, dia memperkirakan kurang dari 0,5% produksi nikel Indonesia akan terserap oleh pabrik kendaraan listrik di dalam negeri.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu memperkuat industri lapis kedua atau industri tier two yang menghubungkan pengolahan dasar nikel dengan produk manufaktur bernilai tambah. Industri tersebut mencakup pemrosesan lanjutan, pencetakan baja nirkarat, hingga usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi komponen serta suku cadang.
Putra menyebut selama ini Indonesia telah memiliki industri lapis ketiga berupa pengolahan dasar nikel. Namun, setelah diproses menjadi produk dasar, material tersebut masih banyak dikirim ke negara lain, termasuk China, untuk diproses lebih lanjut.
"Untuk beralih dari nikel menuju kendaraan listrik, ada banyak pabrik yang harus dibangun di antaranya. Saya menyebutnya sektor yang membosankan. Sektor ini mencakup pemrosesan, pencetakan baja nirkarat, hingga usaha kecil dan menengah yang membuat suku cadang. Memang tidak menarik, tetapi industri inilah yang dibutuhkan," jelasnya.
Menurutnya, pengembangan industri lapis kedua membutuhkan perhatian dan pembiayaan yang lebih besar. Meski tidak selalu menghadirkan nilai investasi jumbo seperti pembangunan smelter, sektor tersebut justru menjadi penghubung penting dalam menciptakan rantai pasok manufaktur domestik.
Senada, Presiden Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof. Tetsuya Watanabe, menilai rantai nilai industri Indonesia masih belum terbangun secara utuh. Kekayaan mineral kritis dan kapasitas manufaktur yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya terhubung dalam ekosistem industri bernilai tambah.
"Indonesia tentu sangat kaya akan sumber daya mineral kritis dan sudah menjadi kawasan manufaktur utama. Namun, rantai nilai di antara kedua kekuatan ini masih belum lengkap. Terlalu sering Indonesia mengekspor bahan mentah untuk diproses di negara lain, kemudian mengimpor material bernilai lebih tinggi untuk kebutuhan industri dalam negeri. Inilah yang disebut sebagai mata rantai tengah yang hilang atau missing middle," kata Tetsuya.
Dia menilai agenda hilirisasi membutuhkan dukungan investasi, teknologi, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, terutama untuk kegiatan pemurnian serta pemrosesan lanjutan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi material bernilai tambah untuk kebutuhan industri domestik.
Tetsuya turut mengingatkan pentingnya diversifikasi mitra investasi dan teknologi untuk menjaga ketahanan rantai pasok mineral kritis. Menurutnya, Indonesia perlu menghindari ketergantungan berlebihan terhadap sejumlah kecil negara mitra karena gangguan pasokan dapat memengaruhi kemampuan produksi dan ekosistem industri nasional.
Baca Juga: Danantara Negosiasikan Proyek Gasifikasi Batu Bara US$2 Miliar dengan Perusahaan AS
"Setiap negara kini semakin memandang mineral kritis bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga keandalan dan keamanan pasokan. Dari perspektif Indonesia, ketergantungan berlebihan terhadap sejumlah kecil mitra perlu dihindari. Kita perlu melakukan diversifikasi agar gangguan yang terjadi pada sebagian rantai pasok tidak memengaruhi kemampuan dan ekosistem industri nasional," tuturnya.
Dia mendorong Indonesia membuka kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Jepang, Australia, dan Amerika Serikat, dalam pengembangan investasi maupun transfer teknologi.
"Indonesia tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Kita bisa bermitra dengan berbagai negara, bukan hanya satu negara sebagai mitra investasi dan teknologi. Jepang memiliki teknologi, begitu pula Australia, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Jika Indonesia menjadi lokasi investasi dan transfer teknologi dari beragam mitra tersebut, saya kira target ini dapat tercapai," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: