Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Mahfud MD mengungkapkan alasan lebih mendukung Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment. Menurut Mahfud, proses pemakzulan yang membutuhkan waktu panjang berisiko membuka peluang terjadinya manuver politik yang dapat membalikkan situasi.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu dalam diskusi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa pemakzulan harus melalui sejumlah tahapan persidangan di berbagai lembaga negara. Berdasarkan perhitungannya, seluruh proses tersebut dapat memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan.
"Saya sendiri berpendapat mundur, Mas Refly, karena itu kalau ditunggu, ditunda melalui pemakzulan yang prosesnya harus sekian hari, sidang ini, sidang itu, nanti bisa terjadi penipuan lagi," ujar Mahfud.
Ia menilai rentang waktu yang tersedia selama proses pemakzulan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai manuver politik. Bahkan, jika proses tersebut dipercepat menjadi satu minggu, menurut Mahfud, peluang terjadinya perubahan situasi tetap terbuka.
"Orang seperti ini kalau dibiarkan terus, kalau waktu yang tersedia untuk pemakzulan taruhlah seminggu misalnya kalau dipercepat, di waktu-waktu itu bisa saja terjadi pembalikan situasi sehingga tidak jadi mundur. Oleh sebab itu, ya saya termasuk yang mengusulkan Gibran mundur, jangan melalui proses pemakzulan," tegasnya.
Mahfud juga mengkhawatirkan proses pemakzulan yang berlangsung berbulan-bulan di MPR dan lembaga terkait lainnya justru memunculkan berbagai interupsi politik. Akibatnya, persoalan pemberhentian wakil presiden berpotensi terus menggantung tanpa kepastian.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan negara, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Karena itu, pengunduran diri dinilai menjadi pilihan yang lebih cepat untuk mengakhiri ketidakpastian.
Baca Juga: Usut Laporan yang Menyeret Keluarga Jokowi, Mahfud MD Desak Prabowo Beri Sinyal ke KPK
Dalam diskusi yang sama, Refly Harun turut menyampaikan pandangannya mengenai hak pengunduran diri pejabat publik. Ia membedakan pengunduran diri dengan pencalonan jabatan publik yang memiliki sejumlah persyaratan administratif.
Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif pejabat publik dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana proses pencalonan.
Meski lebih mendukung pengunduran diri, Mahfud menegaskan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan proses hukum lainnya. Apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana yang cukup dan diproses di pengadilan, pencabutan fasilitas negara maupun hak politik tetap dapat diajukan sebagai bagian dari tuntutan hukum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: