Buruh Jatim Mengamuk! UMP 2027 Rp2,73 Juta Ditolak, Demo Besar Menanti Khofifah
Kredit Foto: Unsplash/Hoang Kim Hung
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa menuai penolakan dari kalangan buruh. Serikat pekerja menilai besaran upah tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) dan mengancam menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hingga menggugat keputusan gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menyebut UMP 2027 yang ditetapkan pemerintah provinsi belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja.
Dia membandingkan UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 dengan nilai KHL Jawa Timur 2026 yang mencapai Rp3.742.675.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp1.012.675 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan pemerintah dan kebutuhan hidup layak pekerja.
"Dengan kata lain, buruh Jawa Timur dipaksa hidup dengan penghasilan yang lebih rendah sekitar Rp1 juta dari kebutuhan hidup layak setiap bulannya," ujar Nuruddin, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, penetapan upah yang jauh di bawah KHL semakin memperkuat kebijakan upah murah yang dinilai merugikan pekerja.
Ia menilai kesejahteraan buruh justru dikorbankan dengan alasan menarik investasi dan menjaga iklim usaha. Padahal, pertumbuhan investasi semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
"Atas nama menarik investasi dan menjaga iklim usaha, nasib serta kesejahteraan buruh justru dikorbankan. Padahal, investasi seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya," tegasnya.
Baca Juga: Trump Sebut Putin Teman, Zelensky Murka: 'Bagi Kami Dia Pembunuh!'
Sebagai bentuk penolakan, elemen serikat pekerja Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 25 November 2026.
Mereka mendesak Khofifah merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang UMP Jawa Timur 2027 yang ditetapkan pada 21 November 2026.
Buruh meminta pemerintah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.742.675, sesuai nilai KHL Jawa Timur 2026.
" B uruh menuntut agar UMP Jawa Timur Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.742.675, sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur Tahun 2026," kata Nuruddin.
Selain menggelar demonstrasi, buruh juga menyiapkan langkah hukum untuk menggugat keputusan gubernur tersebut ke PTUN.
Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Jawa Timur akan mengajukan gugatan sebagai bentuk keberatan terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja.
"Langkah hukum ini merupakan bentuk keseriusan buruh dalam memperjuangkan hak atas upah yang layak sekaligus menguji kebijakan pengupahan yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan.
Angka tersebut meningkat Rp283.119,32 atau sekitar 11,57 persen dibandingkan UMP Jawa Timur 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tertanggal 21 November 2026.
UMP baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Khofifah menyatakan pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti