Ilustrasi: BPMI
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebelum 25 November 2026.
Hingga saat ini, identitas dua sosok yang akan diusulkan tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik.
Menanggapi dinamika bursa calon wapres tersebut, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai Presiden Prabowo sangat berpeluang mengajukan figur kejutan yang berada di luar daftar nama yang selama ini ramai diperbincangkan publik.
Menurut Kunto, apabila kedua nama yang diajukan seluruhnya berasal dari internal Partai Gerindra, sebagaimana usulan sejumlah kalangan di koalisi pendukung pemerintah belakangan ini, langkah tersebut justru dinilai kurang menarik secara dinamika politik dan berpotensi memicu tanda tanya baru di tengah masyarakat.
"Sangat mungkin, sangat mungkin karena kan kalau dua-duanya dari Gerindra (calon wapres) kayak ya enggak seru gitu, antiklimaks gitu kan. Dan secara komunikasi politik ini akan menimbulkan banyak pertanyaan baru. Emang enggak ada orang lagi dari partai lain? Kan gitu kan,” kata Kunto, dikutip dari Kompas TV, Minggu (22/11/2026).
Lebih lanjut, Kunto memperkirakan komposisi dua nama yang akan diserahkan Prabowo ke MPR RI berpeluang melibatkan kader dari partai politik koalisi lainnya atau tokoh dari kalangan profesional. Strategi tersebut dinilainya dapat meredam sorotan yang terlalu terpusat pada satu partai saja.
"Supaya enggak terlalu mencolok di mata publik ya," ucap Kunto.
Konsolidasi Politik untuk Meredam Polemik
Terkait langkah Presiden Prabowo yang menggelar konsolidasi bersama pimpinan partai politik anggota koalisi, Kunto memandang upaya tersebut sebagai strategi komunikasi yang tepat.
Menurutnya, pelibatan pimpinan partai menunjukkan komitmen Presiden dalam menyelesaikan ketidakpastian politik melalui musyawarah lintas partai.
"Akan ada pertemuan gitu kan dan yang kedua menghindari eskalasi polemiknya. Jadi polemik yang tidak berkesudahan soal legitimasi prosedural atau legitimasi hukum gitu. Bahwa ini presiden ingin mengajak ke ranah politik dulu, begitu,” tuturnya.
Kunto menambahkan, pendekatan konsolidasi tersebut juga menjadi cara Presiden untuk memegang kembali kendali atas arah agenda publik sekaligus menyelaraskan kepentingan antarpartai koalisi.
“Pak Prabowo ingin kepentingannya bisa secara mulus kemudian disepakati oleh partai-partai. Tapi partai-partai politik tentu punya pertimbangan bagaimana posisi mereka setelah perubahan konstelasi wapres ini mereka tidak dirugikan dan kalau bisa diuntungkan,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: