Komisi I Yakin Kemampuan Lobi Kemenlu

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yakin pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak menggunakan jasa konsultan lobi terkait kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Barack Obama.

Kendati demikian, Mahfudz mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain di luar Kemenlu yang menggunakan jasa konsultan tersebut.

"Saya yakin bahwa Kemenlu tidak menggunakan jasa konsultan lobi untuk mengatur pertemuan Jokowi dengan Obama dalam kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu, tapi kalau ada pihak lain menggunakan track atau jalur lain itu mungkin saja," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Mahfudz mengakui bahwa saat ini kemampuan lobi diplomat RI sudah sangat memadai. Kendalanya, selama ini adalah tidak adanya anggaran yang bisa digunakan bagi para diplomat untuk melakukan tugas lobi-lobi tersebut.

"Kalau tidak punya anggaran sulit. Namanya lobi itu harus banyak entertain orang lain. Anggaran Kemenlu sendiri untuk para diplomat sangat kecil dan penggunaannya sangat ketat. Jadi, sulit untuk melakukan lobi," tegasnya.

Sebelumnya, Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan tudingan penggunaan jasa lobi dalam kunjungan Presiden Jokowi tidak benar. Karena, menurutnya, untuk mengatur kunjungan bilateral sangat sulit.

Dalam dokumen yang diungkap oleh Buehler, kunjungan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan nilai kontrak 80 ribu dolar AS. Perjanjian tersebut ditandatangani Sean Tonner sebagai Presiden R&R Partners dan Derwin Pereira mewakili Internasional Pereira.

Pereira Internasional merupakan perusahaan konsultan Singapura, sedangkan perusahaan R&R Partners merupakan perusahaan asal Las Vegas.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini