Gubsu : Pemkab dan Pemko HarusTerapkan Sistem Pengendalian Intern Yang Kuat

Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi mengatakan, laporan keuangan Pemerintah daerah Sumatera Utara telah disusun berdasarkan Sistem pengendalian intern yang memadai dengan tidak adanya kesalahan yang material. Dan pengendalian intern berfungsi sebagai lini depan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Pemkab dan Pemko harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk tercapainya penilaian resiko serta pemilihan metode tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,"katanya Jumat (16/12/2016).

Untuk itu, Gubsu menyadari tanpa komitmen yang kuat yang berdasarkan rasa tanggungjawab dan profesional dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah maka tata kelola pemerintah yang baik akan sulit terwujud di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara ini, lanjutnya, Pemkab dan Pemko yang telah mengapresiasi kan ke BPK Provsu ada 3 Pemda yang triwulan IV 2016 penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 75,04 persen terdiri peringkat I Tebingtinggi dengan pencapaian 91,70 persen, peringkat ke II kabupaten Labura 90,99 persen dan ke III Kabupaten Dairi 89,75 persen. Sedangkan peringkat terendah Kabupaten Nias 57,50 persen, Gunung Sitoli 43,45 persen dan Mandaling Natal 42,46 persen.

"Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah , karena dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah,"pungkasnya.