Pabrik Kayu Senilai Rp1 Triliun Dibangun di Kalteng

Pabrik industri kayu yang proyeksi infestasi pembangunannya diperkirakan mencapai Rp1 triliun akan segera dibangun di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau.

"Di lokasi ini (Kabupaten Pulang Pisau) akan dibangun pabrik industri kayu terpadu dengan nilai investasi senilai sekita 1 triliun dan ditargetkan selesai konstruksi dalam waktu satu tahun," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, di Pulang Pisau, Selasa (20/12/2016).

Siti mengatakan, pembangunan pabrik industri kayu terpadu tersebut merupakan upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area hutan maupun di sekitar kawasan hutan.

Selain itu juga dalam rangka mengembangkan pemanfaatan perhutanan sosial melalui sistem hulu hilir sehingga masyarakat pengelola hutan tanaman rakyat benar-benar mampu menigkatkan kesejahteraan tanpa merusak hutan.

Di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Siti mengungkapkan, proyek pembangunan pabrik industri kayu kerja terladu hulu hilir yang berada di Kabupaten Pulang Pisau itu dilaksanakan pertama kali di wilayah Indonesia.

Dia mengatakan, dalam upaya kolaborasi kerjasama hulu hilir tersebut, yang paling penting ialah adanya kesinambungan yang ditanam rakyat seperti kayu sengon akan diserap oleh industri sehingga terjadi kesinambungan dan perputaran usaha.

Tenaga kerja lokal juga akan diserap oleh usaha indusri. Selain itu juga akan ada interaksi dagang yang mana hasil-hail hutan dari hutan desa dapat dibelli oleh komunitas industri dalam bentuk hasil hutan bukan kayu seperti buah, madu hutan.

"Kementerian terus mendrong kolaborasi hulu hilir dengan saaran utama masyarakat desa hutan mendapat penghasilan. Kami bersama gubernur, bupati dan akademisi serta pihak terkait juga akan memberikan pelatihan, teknik transfer manajemen kepada pengelola hutan tanaman produksi," katanya.

Pihaknya juga mendorong agar kabupaten lain di Kalimantan Tengah serta di Provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Lampung, Sumsel, Jambi, Sumut, NTT, Sumbar dan sebagian di pulau Jawa agar dapat melaksanakan kegiatan serupa.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, sebagai upaya agar lahan hutan tersebut menjadi produktif, selain pemanfaatan kawasan hutan sebagai area penanaman, perhutanan sosial juga akan dikolaborasikan dengan industri pengolahan sumber daya hutan agar produk yang dihasilkan petani dapat berorientasi ekspor.

"Di sini akan menjadi contoh kemudian yang lain-lain diteruskan karena ini ngantre sekali, kemudian dengan model perhutanan sosial kita ingin kembali kepada kejayaan industri kehutanan dengan basis hutan tanaman rakyat," katanya.

Presiden pun meminta setelah penyerahan izin dilakukan, pabrik pengolahan kayu lapis yang nantinya akan membeli kayu hasil tanam masyarakat segera dibangun.

"Nanti pabriknya beli wajar tapi masyarakat sama menjualnya juga dengan harga wajar jangan minta harga tinggi. Saya harapkan akan menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Pulau Pisang," kata Presiden. (Ant)