Presiden Minta Industri Jasa Keuangan Perkuat Penyaluran KUR

Presiden Joko Widodo meminta industri jasa keuangan untuk memperkuat penyaluran kredit, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

"Saya minta arahkan kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, kepada nelayan untuk sisi produktif, bukan konsumtif, terutama BPD (bank pembangunan daerah)," kata Jokowi dalam sambutannya saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Presiden juga mengarahkan agar para gubernur dapat memberikan subsidi bunga bank kepada KUR yang berasal dari APBD sehingga dapat membantu produktivitas perekonomian daerah.

Kepala Negara meminta agar industri jasa keuangan di daerah-daerah gencar mempromosikan fasilitas KUR secara langsung kepada masyarakat.

"Jangan sampai kita sekarang senang memberikan bantuan sosial yang tidak produktif. Berikan bantuan kepada yang produktif untuk memberikan injeksi kepada masyarakat," tegas Jokowi.

Dalam paparannya, Presiden menjelaskan perbankan perlu memperkuat KUR kepada petani, pekebun dan nelayan yang produktif di daerah-daerah sehingga pembangunan ekonomi meningkat.

"Berikan lebih banyak ke sektor produktif. Hal yang berkaitan dengan produksi. Kepada petani untuk beli pupuk, benih, bibit. Jangan sampai mereka diijon. Jangan sampai mereka ambil kredit dari rentenir dengan bunga tinggi, padahal di perbankan hanya 9 persen," tegas Jokowi.

Namun demikian, Presiden juga meminta perbankan untuk tetap teliti dalam memberikan kredit sehingga dapat menghindari kredit macet atau "non performing loan" (NPL).

Pemerintah, katanya, terus berupaya menurunkan bunga KUR bagi produktivitas UMKM Indonesia.

Pada 2015 saja, pemerintah menurunkan bunga KUR dari rata-rata 22 persen menjadi 12 persen. Sementara pada 2016, pemerintah menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen.

Untuk tahun ini, Jokowi juga menargetkan bunga KUR dapat turun ke angka 7 persen dengan harapan dapat mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama di daerah-daerah. (Ant)