Senator Jakarta Minta Soal Proyek Reklamasi dan Penggusuran Jangan Luput dari Debat Cagub

Senator DKI Jakarta Fahira Idris berharap rangkaian debat yang akan digelar oleh KPUD DKI Jakarta menghadirkan tema-tema yang spesifik, fokus, dan kekinian terutama terkait persoalan yang dihadapi warga Jakarta.

Menurutnya, tema dan kemasan debat yang menarik, selain akan membantu warga Jakarta memutuskan calon mana yang layak memimpin Jakarta juga diyakini akan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017.

"Debat harus jadi alat marketing KPU Jakarta untuk tingkatkan partisipasi pemilih. Makanya bahasan debat harus menarik dan mampu mengurai isu atau persoalan yang saat ini benar-benar dihadapi warga Jakarta," kata Fahira di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Salahsatu topik debat yang harus diangkat, kata Fahira, adalah terkait proyek reklamasi yang kontroversial sampai kebijakan calon soal penggusuran harus terpapar dalam debat nanti. "Ini penting karena kedua isu ini berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Jakarta," terangnya.

Warga terutama nelayan dan warga lain yang terdampak reklamasi, lanjut Fahira, perlu tahu sikap tegas para calon terhadap proyek kontroversial ini.

Dia yakin selain menabrak berbagai aturan, berpotensi merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, mengancam identitas dan eksistensi nelayan Jakarta, diyakini bakal membuat Jakarta mengalami banjir skala luas, serta dianggap hanya untuk memuaskan hasrat para pengusaha properti, bahkan dianggap sebagai pengingkaran terhadap konsep poros miritim. Fahira menilai saat ini kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, oleh KPK dianggap masuk kategori grand corruption.

Soal penggusuran juga tidak kalah penting dibahas dalam debat. Saat ini warga DKI Jakarta terpecah pendapatnya soal maraknya penggusuran dalam dua tahun terakhir. Debat Publik Pilkada DKI Jakarta ini menjadi momentum bagi para calon memaparkan pendapatnya soal penggusuran. Apakah para calon punya alternatif lain selain menggusur atau kebijakan penggusuran menjadi satu-satunya pilihan.

"Kemenangan warga bukit duri di PTUN, tambah Fahira, menunjukkan kebijakan penggusuran di Jakarta masih dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tidak manusiawi," jelasnya.