Kupang Siapkan Rp2,4 Miliar Bantuan Beras Sejahtera

Pemerintah Kota Kupang menyediakan anggaran Rp2,4 miliar untuk mendukung program bantuan beras sejahtera (rastra) yang dulunya beras miskin (raskin) bagi warga penerima di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.

"Ini dilakukan Pemerintah Kota Kupang untuk bisa menyelaraskan program bantuan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral di Kupang, Senin (20/2/2017).

Dia menyebut jumlah anggaran Rp2,4 miliar yang disediakan dalam APBD Kota Kupang itu untuk kepentingan mengintervensi 1.751 rumah tangga sasaran penerima manfaat yang tidak terakomodasi dalam program beras sejahtera yang dibiayai APBN.

Untuk intervensi sama dengan anggaran nasional atau APBN tersedia, Rp3,5 miliar untuk 12.491 RTS.

"Jadi secara akumulatif saat ini tercatat ada 14.242 RTS penerima manfaat yang masuk dalam dua kategori. Ada kategori penerima bantuan program beras sejahtera nasional berjumlah 12.491 RTS dan 1.751 RTS untuk penerima program beras sejahtera daerah, " katanya.

Terhadap bantuan yang pendanaannya dari APBD Kota Kupang didukung DPRD sebagai pemegang hak anggaran.

"Pemerintah bersyukur karena program kemanusian yang dimiliki Pemerintah Kota Kupang itu didukung penuh oleh DPRD Kota Kupang dalam kebijakan anggarannya," katanya.

Meskipun telah memiliki data penerima yang bersumber dari data warga miskin Kota Kupang 14.242 rumah tangga, namun demikian fakta di lapangan masih ada banyak keluarga yang tidak terintervensi bantuan itu.

Tercatat 6.000 rumah tangga yang dari aspek faktual memenuhi syarat menerima bantuan itu, namun tidak terakomodasi. Untuk kepentingan itulah, Pemerintah Kota Kupang telah mengajukan perubahan dan atau penambahan data ke Kementerian Sosial sebanyak jumlah itu.

"Catatan kami masih ada banyak warga miskin yang dulunya terima tetapi sekarang tidak lagi. Oleh karena itu kami usulkan perubahan data penerima tersebut kepada menteri," katanya.

Hal itu, katanya, penting dilakukan untuk bisa kembali memberikan akses bagi warga miskin yang tidak lagi terintervensi kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Banyak masukan dan data yang kami temui di lapangan ada warga dan rumah tangga yang benar-benar layak dapat namun tidak lagi diberikan, dan data yang kami bisa berikan sebagai data perubahan sebanyak 6.000 itu," katanya.

Dia mengatakan dengan data tambahan itu, nantinya bisa berkolaborasi dengan data untuk kepentingan intervensi beras sejahtera di wilayah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. "Agar semuanya bisa 'terback up' program ini," katanya. (Ant)