Ketua MPR Minta Semua Pihak Kerja Sama Akhiri Penderitaan Nelayan Kecil

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menginginkan berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mengakhiri penderitaan nelayan kecil dan anggota keluarganya yang kerap didera kemiskinan di berbagai desa pesisir.

"Kita harus mengakhiri penderitaan nelayan," kata Zulkifli Hasan saat menerima kedatangan delegasi Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Ketua MPR mengutarakan rasa herannya karena di satu sisi terdapat masyarakat nelayan yang menderita kemiskinan, tetapi di sisi lain ada orang yang sangat kaya.

Dia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama dan bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Untuk itu, negara juga harus benar-benar hadir dan berpihak kepada kelompok masyaraat yang tidak berdaya termasuk nelayan kecil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia Ahlan Fachri mengingatkan nasib nelayan di Indonesia masih banyak yang berada dalam kondisi yang memprihatinkan antara lain karena kurangnya penguasaan teknologi serta faktor alam.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah dapat membantu nelayan terkait dengan kondisi cuaca ekstrem yang melanda sepanjang pesisir akhir-akhir ini, dengan gelombang pasang yang berdampak besar terhadap masyarakat pesisir.

"Badai angin dan gelombang pasang yang tingginya mencapai 1-2,5 meter berdampak besar terhadap kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir," kata Ketua Bidang Penggalangan dan Partisipasi Publik KNTI Misbachul Munir.

Berdasarkan laporan jaringan KNTI di lapangan, ungkap Munir, sejak awal Februari 2017 gelombang tinggi mencapai lebih dari dua meter melanda pesisir utara Jawa hingga Nusa Tenggara Barat.

Kondisi cuaca tersebut, lanjutnya, telah mengakibatkan sebanyak 16.745 nelayan yang berada di Lombok Barat dan Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) tidak bisa melaut.

"Demikian juga, ribuan nelayan di sepanjang pantai Utara Jawa dalam seminggu tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem di musim angin barat ini," ucapnya.

Dia memperkirakan angka jumlah nelayan yang terdampak cuaca ekstrem di berbagai daerah dapat mencapai lebih dari 148.799 nelayan.

Sejumlah pihak juga menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi dampak cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah, antara lain dengan terus mempercepat penyaluran program asuransi nelayan untuk melindungi kalangan masyarakat pesisir yang rentan.

"Pemerintah mesti bergerak cepat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam akibat cuaca ekstrem," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim.

Abdul Halim menambahkan, jumlah hari nelayan melaut juga mengalami penurunan drastis hingga sebesar 85 persen sehingga penghasilan mereka juga anjlok 90 persen.

Untuk itulah, ia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan dana APBN/APBD untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, program asuransi perikanan dan asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang belum terjangkau perlu disegerakan penyalurannya. (Ant)