Ketidakpastian Kebijakan AS Resahkan Perekonomian Global

Aktivitas perekonomian global saat ini diperkirakan mengalami pertumbuhan yang relatif moderat, tetapi hal tersebut juga dinilai masih diwarnai ketidakpastian kebijakan Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

"Kami menyadarai tinggi ketidakpastian pada beberapa perkiraan global karena beragam hasil yang muncul dari perubahan signifikan dalam kebijakan AS atas sejumlah isu domestik dan internasional, termasuk soal perdagangan dan imigrasi," kata VP Senior Analyst Moody (perusahaan jasa finansial asal AS) Madhavi Bokil dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dia menyadari bahwa aktivitas perekonomian global terus mengalami siklus pemulihan seperti pertumbuhan G-20 pada tahun 2017 rata-rata diprediksi mencapai 3 persen dan 2,6 persen pada 2018.

Namun, lanjutnya, ada beberapa risiko sistematis besar, antara lain risiko ketergantungan ekonomi global kepada perdagangan AS, risiko dampak perekonomian negara berkembang dan finansial global terhadap kenaikan suku bunga acuan AS atau menguat nilai dolar AS, risiko penurunan tajam kinerja perekonomian China, dan risiko fragmentasi Uni Eropa.

Ia mengemukakan bahwa bila AS jadi mengeluarkan kebijakan menerapkan tarif besar terhadap sejumlah negara tempat AS mengalami defisit perdagangan yang besar, seperti China dan Meksiko, hal itu dinilai dapat berbahaya kepada pertumbuhan perekonomian jangka panjang karena langkah AS itu tidak mungkin akan mendapatkan tindakan balasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar daerah atau provinsi yang mengalami perlambatan ekonomi sebagai konsekuensi fluktuasi ekonomi global harus dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di kantor presiden, di Jakarta, Selasa (14/2).

"Saya ingin menekankan pada ratas sore hari ini, daerah-daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sebagai konsekuensi dari fluktuasi ekonomi global, perlu mendapatkan perhatian dan dibantu oleh pemerintah pusat," kata Presiden Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyoroti situasi perlambatan ekonomi global saat ini, sehingga diharapkan berbagai pihak terkait juga dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.

Menurut Heri Gunawan, ketidakpastian itu juga dinilai semakin diperburuk dengan ekspektasi negatif kebijakan pemerintah baru AS yang memperketat kebijakan moneternya.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan faktor lainnya yang juga terkait perlambatan ekonomi global, antara lain adalah dampak Brexit (keluar Inggris Raya dari Uni Eropa) serta melambat pertumbuhan ekonomi China, negara dengan perekonomian terbesar saat ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, Rabu (25/1), mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan APBN dalam jangka pendek bisa terdampak oleh perkembangan terbaru ekonomi global.

Suahasil mengatakan bahwa perkembangan ekonomi saat ini sangat dinamis, terutama terkait dengan kondisi di AS pascapelantikan Presiden Donald Trump yang akan menerapkan kebijakan proteksionisme dan kenaikan harga komoditas global.

Sementara itu, Bank Indonesia baru-baru ini mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" sebesar 4,75 persen pada Februari 2017, karena mempertimbangkan masih deras tekanan dari ketidakpastian ekonomi global dan potensi kenaikan inflasi dalam negeri.

Bunga penyimpanan dana di BI (Deposit Facility) juga tetap menjadi empat persen, dan bunga fasilitas penyediaan dana dari BI ke perbankan (Lending Facility) tetap menjadi 5,5 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo, usai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 16-17 Februari 2017, di Jakarta, Kamis (16/2). (Ant)