Presiden Minta Masyarakat Tidak Ragu Gunakan KIS

Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat tidak ragu menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat datang ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

"Saya titip dalam pemberian KIS ini, kalau di RS tidak dilayani dengan baik, bisa lapor ke pak bupati, gubernur, atau ke menteri kesehatan, karena masyarakat tidak bayar tapi pemerintah bayar ke RS jadi yang membayar itu pemerintah, mentang-mentang masyarakat tidak membayar lalu tidak dilayani dengan baik, awas!," kata Presiden Joko Widodo di kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (17/03/2017).

Presiden menyampaikan hal itu saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di hadapan 1.198 orang warga Mempawah, Presiden memberikan 98 KIS dari total penerima KIS 89.126 orang, KIP kepada 500 siswa dari 1.018 siswa, penerima makanan tambahan sebanyak 450 orang dan penerima keluarga harapan sebesar 150 keluarga dari total 3.441 penerima manfaat.

Setiap keluarga penerima PKH mendapatkan Rp500 ribu per tiga bulan sehingga per tahun memperoleh Rp2 juta yang dapat diambil secara berkala di bank.

Sedangkan KIP untuk anak SD adalah sebesar Rp450 ribu, SMP sebesar Rp750 ribu dan SMA/SMK sebanyak Rp1 juta setiap tahun saat kenaikan kelas. "Uang di KIP cukup, tapi saya ingatkan hanya dipakai untuk keperluan pendidikan. Beli buku, tas, seragam sekolah, bayar untuk keperluan sekolah. Tapi kalau ketahuan untuk membeli pulsa, maka kartunya akan dicabut," ungkap Presiden.

Presiden pun menasihatkan bagaimana konsumsi biskuit sebagai PMT, yaitu hanya enam keping per hari bagi anak-anak. "Sedangkan balita sampai usia 11 bulan konsumsi enam keping per hari, sementara balita 1-5 tahun 12 keping," ungkap Presiden.

Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (Ant)