Istana Pastikan Semen Indonesia Hentikan Proses Penambangan

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan kepastian PT Semen Indonesia menghentikan proses penambangan di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Teten Masduki setelah menerima perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/3/2017), memastikan hal tersebut.

"Jadi tadi pagi kami sudah panggil PT Semen Indonesia juga hadir dalam pertemuan tadi pagi Deputi Menteri BUMN untuk respon demo dari masyarakat Kendeng yang menolak pabrik semen. Dan sudah disepakati bahwa PT Semen menghentikan untuk sementara proses penambangannya dan memang sudah mereka hentikan," kata Teten.

Dalam pertemuan dengan empat perwakilan petani yang kakinya disemen itu, Teten juga menyampaikan bahwa PT Semen Indonesia setuju untuk melakukan perbaikan pada jalan-jalan yang rusak akibat alat-alat berat yang dioperasikan selama proses penambangan.

Selain itu, hal ke tiga yang juga disampaikan Teten kepada perwakilan petani itu yakni terkait penundaan rencana peresmian pabrik Semen Indonesia di Rembang.

"Dan kita termasuk juga beberapa proses hukum terhadap masyarakat Kendeng ini akan dibicarakan dengan Kapolri dan Kapolda. Kita sebenarnya sedang menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dilakukan oleh KLHK yang akan selesai akhir bulan ini," katanya.

Oleh karena itulah, ia meminta agar aksi semen kaki yang dilakukan 50 petani Kendeng sejak 8 hari lalu tersebut dihentikan.

"Kami sampaikan ke para masyarakat Kendeng yang tadi hadir di KSP supaya mereka bisa semua berhenti dulu tunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," katanya.

Teten berharap mereka menghentikan aksi tersebut karena proses KLHS tidak selesai dalam sehari dua hari, selain pemerintah harus meninjau dari berbagai aspek lainnya termasuk karena pabrik semen juga sudah dibangun.

Teten mengatakan Istana tetap dengan kesepakatan yang dibuat antara masyarakat Kendeng dan Presiden pada Agustus 2016 bahwa KLHS dilakukan di area tambang jadi jarak antara pabrik dan wilayah tambang kira-kira 10 km.

"Nah ini yang sedang dilakukan KLHS, sehingga kita menghendaki semua menunggu dulu hasil KLHS setelah selesai kita lebih mudah ambil keputusan meski itu harus dibicarakan antara Kementerian BUMN, KLHK, PTSI, dan Pemda," katanya.

Pertemuan yang berlangsung satu jam lebih tersebut berlangsung cukup alot ketika perwakilan petani Kendeng yang menolak keberadaan pabrik semen di wilayah mereka menolak menghentikan aksi lantaran Pemda belum mencabut izin lingkungan kepada PTSI.

Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno mengatakan belum menemukan solusi dari pertemuan tersebut.

"Belum ada. Kami akan tetap terus di seberang sana sampai ada keputusan ketemu Pak Jokowi (untuk) menghentikan izin lingkungan yang dikeluarkan, izin lingkungan Pak Ganjar Pranowo untuk ini dicabut," kata Gunretno yang juga menyemen kedua kakinya. (Ant)