BI Prediksikan Perbaikan Ekonomi Global Dongkrak Ekspor Jateng

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memprediksikan perbaikan ekonomi secara global akan mendongkrak volume ekspor dari Jateng.

"Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi daerah kita pada 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan 2016," kata Kepala BI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo di Semarang, Rabu (5/4/2017).

Dia mengatakan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3-5,7 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang tercatat 5,28 persen.

Menurut dia, perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang utama Jawa Tengah diperkirakan akan meningkatkan kegiatan usaha, khususnya ekspor. Untuk diketahui, beberapa mitra dagang terbesar Jawa Tengah yang sempat mengalami ketidakstabilan ekonomi di antaranya Amerika Serikat dan Tiongkok.

Terkait hal tersebut, dikatakannya, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia. Selain itu, komitmen dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

"Percepatan infrastruktur ini juga untuk menarik investor masuk ke Indonesia salah satunya Jawa Tengah. Dengan demikian diharapkan volume ekspor dapat terus meningkat," katanya.

Dampak positif lain, menurut dia adalah membaiknya kinerja pemerintah seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak.

Sementara itu, dari sisi inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017 ini juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Dia mengatakan peningkatan tersebut berasal dari penyesuaian harga komoditas barang yang diatur pemerintah, terutama untuk kebijakan energi.

"Sedangkan untuk kelompok 'volatile food', rendahnya inflasi pada tahun 2016 lalu diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya produksi dan membaiknya upaya pengendalian inflasi," katanya.

Ke depan, Ponco mengatakan inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu 4,1 persen secara tahunan. Untuk merealisasikannya, koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat.

"Penguatan ini perlu dilakukan terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian 'administered prices' sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh pemerintah dan risiko moderat kenaikan harga 'volatile food'," katanya. (Ant)