Poros Maritim Jangan Jadi Slogan Belaka

Program poros maritim dunia yang menjadi salah satu konsep yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak menjadi sekadar slogan belaka tetapi benar-benar terwujud nyata untuk kesejahteraan warga.

"Program poros maritim baru sebatas slogan bagi nelayan sebagai pemilik poros maritim nasional," kata Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS Adang Sudrajat dalam rilis di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut dia, ketidakjelasan poros maritim terjadi sampai level daerah sehingga terkesan tidak ada terobosan apapun bagi kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan.

Ia berpendapat bahwa pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan pencurian ikan tidak memiliki efek serius kepada nelayan tradisional bahkan merusak industri perikanan nasional.

"Rendahnya penguatan dan peningkatan kapasitas SDM nelayan kecil. Ini masalah klasik karena memang tidak jelasnya upaya bagi penguatan SDM nelayan," ujarnya.

Untuk itu, PKS mendesak pemerintah menghentikan berbagai peraturan yang merugikan nelayan dan melihat kembali laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Aria Bima menginginkan berbagai pihak dapat mengintegrasikan berbagai program ketahanan pangan dengan visi poros maritim dunia yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah.

"Soal pangan bisa teratasi kalau ada integrasi antara program kemaritiman dan pangan," kata Aria Bima dalam rilis, di Jakarta, Kamis.

Menurut politisi PDIP itu, program ketahanan pangan pada saat ini belum terhubung dengan baik dengan visi kemaritiman pemerintah.

Untuk itu, ujar dia, BUMN yang terkait dengan sumber daya laut harus bisa memanfaatkan potensi kemaritiman di Nusantara dengan baik.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Budi daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, keuntungan usaha perikanan di bidang budi daya secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Berdasarkan data BPS, usaha perikanan budi daya semakin menunjukkan margin keuntungan yang meningkat," kata Slamet Soebjakto di Jakarta, Senin (20/3).

Slamet mengungkapkan, BPS menuturkan bahwa NTUPI (Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan) meningkat dari sekitar 105,8 pada Februari 2014 kemudian bertambah hingga mencapai 109,8 pada Februari 2017.

Menurut dia, meningkatnya nilai tukar usaha pembudidaya ikan merupakan hal yang menggembirakan.

Dampak positif melonjaknya NTUPI, ujar dia, antara lain karena adanya program bantuan benih yang mencapai 181,97 juta ekor pada tahun 2016 lalu. (Ant)