Pemerintah Perlu Gencarkan Sosialisasi Skema KUR

Pemerintah perlu untuk menyosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih gencar karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

"Setelah kita mengunjungi dua pasar tradisional di Jayapura, untuk penyaluran KUR ini kurang sosialisasi dari perbankan, khususnya bank yang menyalurkan KUR," kata Anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota Komisi XI DPR melakukan kunjungan dalam rangka meninjau Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa di Jayapura, Papua, Jumat (7/4).

Menurut Nurhayati, kurangnya sosialisasi terkait program KUR dapat terlihat dari beberapa pedagang yang ditemui dan ditanyai ternyata tidak tahu tentang KUR.

Politisi PKB itu mengingatkan, akibat ketidaktahuan masyarakat, khususnya pedagang di kedua pasar di Indonesia Wilayah Timur itu, menyebabkan beberapa pedagang mencari modal atau meminjam dari perbankan atau rentenir yang bunganya cukup tinggi.

"Sangat disayangkan, seharusnya program pemerintah ini bisa menyentuh hingga Indonesia bagian timur. Mereka sama sekali tidak tahu tentang program KUR dari pemerintah," katanya.

Dia juga menyoroti ketimpangan alokasi pembagian KUR antarwilayah, serta mendorong atgar skema pengajuan KUR tidak dipersulit mengingat program itu sendiri bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, KUR dinilai seharusnya perlu dipermudah bagi nelayan terutama mereka yang termasuk nelayan tradisional atau pelaku usaha perikanan skala kecil di berbagai daerah.

"Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini masih harus berusaha mengakselerasi program jangka pendek," kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin di Jakarta, Kamis (6/4).

Menurut Andi Akmal, penyaluran KUR yang dipermudah bagi nelayan, khususnya nelayan skala kecil atau tradisional akan membuat mereka mampu melawan jasa keuangan "hitam" seperti rentenir.

Namun yang terjadi adalah, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, KUR oleh masyarakat nelayan dianggap sangat rumit pada proses pengajuaanya sehingga mereka enggan mengikuti program tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia sedang berupaya memperluas penerapan skema baru pembiayaan untuk petani dan nelayan yang tidak membebankan bunga kepada debitur, namun dengan pembagian keuntungan setiap bulan.

Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari dalam lokakarya di Lombok, Rabu (22/3), mengatakan skema pembiayaan tersebut merupakan salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan, karena risiko kredit yang tinggi. (Ant)